Minggu, 22 September 2019

Bali Minta Youtube Hapus Tayangan Joged Bumbung Porno

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penari menaiki tangga usai membawakan Tari Joged Bumbung saat Pesta Kesenian Bali ke-37 di Taman Budaya Art Center, Denpasar, Bali, 17 Juni 2015. Joged Bumbung merupakan tari pergaulan di Bali yang ditarikan oleh wanita, kemudian para penari mencari pasangan dari penonton pria untuk diajak menari bersama. TEMPO/Johannes P. Christo

    Seorang penari menaiki tangga usai membawakan Tari Joged Bumbung saat Pesta Kesenian Bali ke-37 di Taman Budaya Art Center, Denpasar, Bali, 17 Juni 2015. Joged Bumbung merupakan tari pergaulan di Bali yang ditarikan oleh wanita, kemudian para penari mencari pasangan dari penonton pria untuk diajak menari bersama. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali bersama sejumlah pihak akan meminta Youtube.com untuk menghapus tayangan Joged Bumbung porno di situs tersebut. Hal itu dilakukan setelah jogged asal Jembrana itu dinyatakan sebagai salah-satu warisan budaya dunia yang diakui UNESCO.

    “Sebab tayangan itu tidak benar dan bukan seperti itu joged bumbung yang sebenarnya,” kata Kadis Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha, Sabtu, 12 Desember 2015. Meski merupakan tari pergaulan, jogged bumbung mestinya jauh dari kesan erotis dan porno.

    Selain Joged Bumbung yang berasal dari Jembrana, 8 tarian lainnya yang diakui oleh UNESCO adalah tari Rejeng Dewa (Klungkung), Sang Hyang Dedari (Karangasem), Baris Upacara (Bangli), Gambuh (Gianyar), Wayang Wong (Buleleng), Topeng Sidakarya/Pajegan (Tabanan), Legong Kraton (Denpasar), dan Barong Ket Kunstisraya (Badung).

    Terkait dengan Joged itu, pakar tari Bali, Prof Made Bandem membantah adanya upaya elitisasi dengan membatasi ruang gerak Joged Bumbung sebagai tarian rakyat. Dia menyebut, dalam setiap tarian Bali harus ada aspek religiusitas (Siwam), Etika (Satyam) dan esetetika (Sundaram). Apa yang dilakukan tim, menurutnya, hanya agar joged itu tetap pada rel tersebut. “Soal ekspresi sehari-hari rakyat jelata dan tari pergaulan, itu tidak kita permasalahkan,” ujarnya.

    ROFIQI HASAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.