Setahun Jokowi, Komnas HAM: 700 Lebih Rakyat Papua Teraniaya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan

    Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan

    TEMPO.COJakarta - Ketua Tim Audit Hak Asasi Manusia Papua Komisi Nasional HAM Natalius Pigai mengatakan Presiden Joko Widodo belum mampu menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama satu tahun kepemimpinannya. Komnas HAM mencatat masih banyak kekerasan, pembiaran, dan ketimpangan kesejahteraan yang terjadi di Pulau Cenderawasih tersebut. Janji dan program Jokowi bagi Papua belum ada yang terwujud.

    "‎Hasil pantauan situasi HAM di Papua, lebih dari 700 orang ditangkap, dianiaya, dan disiksa di bawah kepemimpinan Jokowi," kata Natalius melalui pesan pendek, Sabtu, 12 Desember 2015.

    Natalius mengatakan sangat kecewa karena Jokowi tak menunjukkan sikap mendukung penegakan HAM di Papua dalam peringatan Hari HAM Sedunia lalu.‎ Padahal, menurut dia, situasi memprihatinkan dan tidak mengenakkan masih terjadi hingga saat ini.

    Komnas HAM mencatat ada 60 anak di Kabupaten Nduga meninggal secara misterius tanpa penanganan lanjutan. Sejumlah kekerasan dan bentrok antarwarga atau dengan aparat penegak hukum masih kerap terjadi, seperti penembakan dan pembunuhan aktivis di Kabupaten Yahukimo (20 Maret 2015); penembakan di Kabupaten Dogiyai (25 Juni 2015); bentrok di Kabupaten Tolikara (17 Juli 2015); penembakan di Kabupaten Timika (28 Agustus 2015); dan bentrok di Jayanti, Timika.

    "Hampir setiap minggu warga Papua meninggal karena kekerasan negara," ujar Natalius.‎

    Ia juga menagih janji Jokowi yang hingga kini belum mewujudkan satu pun program pengembangan pasar mama. Diskriminasi politik juga terjadi melalui penguasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat yang mayoritas merupakan warga pendatang dan pembentukan lembaga adat baru di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Ia meminta Jokowi mengambil langkah konkret perbaikan signifikan di Papua. Presiden diminta aktif mewujudkan situasi damai, dialog, desekuritas, dan pembangunan berbasis HAM. "Jokowi telah melakukan kejahatan paripurna di Papua," tutur Natalius.‎

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.