TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian terus melakukan pembenahan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam peringatan Hari HAM Internasional di Istana hari ini, Jokowi mengakui kepolisian merupakan pihak yang paling banyak diadukan warga atas kasus HAM.
"Saya tahu polisi paling banyak diadukan warga. Kapolri juga hadir di sini. Perlu adanya upaya yang nyata melakukan pembenahan, menciptakan kepolisian dengan perspektif HAM," ucap Jokowi saat memberi pidato di Istana Negara, Jumat, 11 Desember 2015.
Jokowi mengatakan warga membutuhkan polisi yang memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia mencontohkan Kepolisian Resor Jakarta Utara yang telah berhasil mengutamakan jaminan HAM. "Pengarusutamaan HAM harus menjadi fokus. Yang dilakukan Polres Jakarta Utara harus dicontoh yang lain," ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi Nasional HAM Nurcholis mengatakan pihaknya menerima 6.000 berkas laporan tiap tahun. Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak diadukan. "Diikuti korporasi, pemerintah daerah, TNI, dan lembaga peradilan," tuturnya.
Pelibatan kepolisian dalam kasus pelanggaran HAM, kata dia, karena kepolisian memiliki wewenang yang sangat kuat seusai reformasi. "Pergeseran ini membawa indikasi komplain dari masyarakat," ucapnya.
Untuk korporasi, Nurcholis mengatakan korporasi di sektor pertambangan dan perkebunan menjadi yang paling banyak dilaporkan. Ia meminta pemerintah terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik HAM yang melibatkan korporasi.
Siang ini, Jokowi menghadiri peringatan Hari HAM Internasional di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas pegiat HAM, pegawai pemerintah daerah, dan masyarakat. Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Jaksa Agung Prasetyo; dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti.
ANANDA TERESIA
