TEMPO.CO, Yogyakarta - Wahyu Widiastuti menunjukkan tas kain perca hasil jahitannya. Buruh rumahan ini datang bersama 42 buruh jahit tas untuk menuntut perlindungan hak pekerja dan upah layak. Mereka berhimpun dalam Perkumpulan Buruh Rumahan Kreatif Bunda.
Setidaknya ada 100 buruh rumahan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mempunyai tuntutan yang sama. Mereka melakukan aksi deklarasi bersamaan dengan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap 10 Desember. Aksi itu dilakukan di Monumen Serangan Umum 1 Maret pada 10 Desember 2015. Mereka di antaranya adalah buruh jahit sepatu, tas, dan buruh gendong.
Wahyu, 35 tahun, merupakan buruh yang mengerjakan jahitan tas di rumah sejak tahun 2008. Ia bekerja di sebuah usaha rumahan bernama Dimas Batik di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret. Ibu dua anak ini berpenghasilan kecil. Satu tas yang ia kerjakan hanya mendapat upah Rp 2.000. Dalam satu bulan penghasilan yang ia terima Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu. "Kalau pesanan tas sepi pendapatan bisa kurang dari itu," kata Wahyu.
Dia yang bekerja sejak 2008 menyatakan harus menanggung ongkos produksi dari membuat tas jahitan itu. Misalnya, ongkos benang jahit Rp 12 ribu. Sedangkan upah yang diterima masih jauh dari layak. Dalam tiga hari, Wahyu ditargetkan untuk merampungkan 20 tas. Jam kerja rata-rata per hari sembilan jam. Tas-tas hasil jahitan Wahyu dan buruh lainnya dipasarkan di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Jakarta, Bali, dan Kalimantan.
Wahyu menyatakan, selain upah yang jauh dari layak, buruh rumahan tidak mendapatkan cuti haid, jam istirahat tak menentu, serta tak punya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. "Ketika kami kena jarum saat menjahit, kami harus keluar duit untuk ongkos berobat," kata Wahyu.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib buruh rumahan. Misalnya, adanya pengakuan bahwa pekerja rumahan adalah buruh yang harus mendapat perlindungan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013. Sesuai aturan itu, buruh berhak mendapatkan haknya di antaranya cuti haid, cuti hamil, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja.
Pemilik usaha rumahan Dimas Batik, Ngatini, mengatakan, di tempatnya terdapat 20 buruh perempuan yang bekerja membuat tas. Keuntungan usaha itu per tahun Rp 5 juta. "Kami usaha skala kecil yang masih sulit untuk memberikan upah sesuai harapan buruh," kata Ngatini. Namun Ngatini berharap akan ada perbaikan kondisi buruh rumahan. Ia juga mendukung buruh rumahan yang bekerja di usahanya berhimpun dalam serikat pekerja.
Anggota Jaringan Advokasi Perlindungan Pekerja Informal, Arsih, menyayangkan pemerintah yang belum meratifikasi konvensi organisasi buruh internasional atau International Labour International Nomor 177 tahun 1996. Dampaknya adalah buruh rumahan di Indonesia belum masuk kategori pekerja dan kebijakan yang ada belum melindungi buruh rumahan. Mereka mengalami ketidakadilan, seperti belum punya kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama secara tertulis dengan pemilik usaha. "Buruh rumahan tak mempunyai posisi tawar karena status tak jelas. Upah mereka juga rendah," kata Arsih.
Jaringan Advokasi Perlindungan Pekerja Informal mencatat jam kerja buruh rumahan rata-rata 10-12 jam per hari. Mereka juga tak mempunyai jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tak punya perlindungan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, dan belum banyak yang berserikat.
Di DIY setidaknya terdapat 8.500 buruh rumahan yang tersebar di Bantul dan Sleman. Sedangkan di Jawa Tengah terdapat 6.500 pekerja rumahan. Sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang bekerja membordir, menjahit, membuat tas perca, menjahit sepatu, dan menjahit sarung tangan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Arif Noor Hartanto, yang datang pada aksi deklarasi buruh rumahan itu meminta pemerintah terus memenuhi hak jaminan sosial, misalnya BPJS kesehatan bagi buruh rumahan. "Pemerintah secara nasional hendaknya juga mengakui buruh rumahan seperti pekerja lainnya yang dijamin hak-haknya," katanya.
SHINTA MAHARANI
