Presiden Jokowi Batal Hadir di Festival Antikorupsi Bandung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah barang yang dipamerkan dalam Festival Anti Korupsi di Graha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, 9 Desember 2014. Ratusan barang gratifikasi ini akan dilelang pada Lelang Barang Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Desember 2014. TEMPO/Suryo Wibowo.

    Sejumlah barang yang dipamerkan dalam Festival Anti Korupsi di Graha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, 9 Desember 2014. Ratusan barang gratifikasi ini akan dilelang pada Lelang Barang Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Desember 2014. TEMPO/Suryo Wibowo.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Kamis, 10 Desember 2015. Semula, Presiden dijadwalkan akan membuka Festival Antikorupsi 2015 di gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, dan meresmikan penampilan perdana pesawat N-219 di kawasan pabrik II PT Dirgantara Indonesia Bandung.

    "Ada beberapa hal yang memerlukan perhatian Presiden pada saat ini, sehingga Presiden menugaskan seorang menteri untuk membacakan sambutan tertulis pada Festival Antikorupsi 2015," kata Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Jakarta, Kamis, 10 Desember 2015

    Untuk acara atraksi pesawat N-219, Presiden melimpahkan kepada Kepala Staf TNI AU. Istana menegaskan Presiden sangat mendukung pelaksanaan kegiatan antikorupsi. Bahkan terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Presiden dengan tegas mengatakan semangat revisi UU KPK untuk memperkuat KPK bukan memperlemah.

    Acara yang diselenggarakan KPK ini akan dihadiri para menteri anggota Kabinet Kerja dan juga penggiat antikorupsi yang berasal dari seluruh Indonesia juga akan dibacakan deklarasi Gerakan Antikorupsi.

    Meski batal menghadiri acara atraksi pesawat N-219, Presiden sangat berharap agar industri kedirgantaraan di Indonesia dapat mendukung kebijakan ‎‎penguatan transportasi udara untuk pembangunan di daerah terpencil (remote area). Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Industri kedirgantaraan diharapkan turut menekan biaya tinggi pengiriman bahan-bahan pokok sehingga dapat menekan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.