Jokowi Pantau Pilkada Serentak dari Istana Bogor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Desember 2015. ANTARA/Setpres-Rusman

    Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Desember 2015. ANTARA/Setpres-Rusman

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo terus memantau pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang digelar hari ini. Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Presiden memantau dan terus mendapat laporan dari Istana Bogor.

    "Presiden terus memantau dan mendapatkan laporan tentang perkembangan situasi lapangan penyelenggaraan pilkada serentak dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Kepala Polri dari waktu ke waktu," kata Ari di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2015.

    Awalnya Presiden berencana blusukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pilkada serentak. Namun, hingga siang ini, rencana tersebut belum terealisasi.

    Sebelumnya, Presiden mengimbau semua rakyat Indonesia di 269 daerah agar dapat berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. “Jangan lupa untuk datang ke TPS. Jangan lupa memilih pemimpin Indonesia yang ditentukan oleh Saudara-saudara sendiri, oleh rakyat sendiri,” ujar Jokowi.

    Presiden telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Kapolri untuk memastikan penyelenggaraan dan keamanan pilkada berjalan baik. “Saya mengimbau semua pihak untuk tertib, untuk sejuk, dan ini adalah kegembiraan politik yang mari kita meriahkan bersama-sama,” tutur Presiden.

    Jokowi juga berpesan kepada calon yang menang agar tidak jumawa, sementara bagi yang kalah tidak usah kecewa dan mengamuk. Presiden mengatakan seluruh perbedaan pendapat tentang hasil pemilihan harus diselesaikan secara damai, demokratis, dan dewasa sesuai undang-undang.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.