Pilkada Serentak, PLN Jamin Tidak Ada Pemadaman Listrik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas memasang daftar biaya pemasangan baru dan penambahan daya listrik di kantor PLN area pelayanan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (11/9). Tempo/Panca Syurkani

    Seorang petugas memasang daftar biaya pemasangan baru dan penambahan daya listrik di kantor PLN area pelayanan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (11/9). Tempo/Panca Syurkani

    TEMPO.CO, Bandung-General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat-Banten, Iwan Purwana mengatakan perusahaannya menjamin pasokan listrik menghadapi pilkada serentak. “Insya Allah aman dalam arti kita mengantisipasi, yang bisa kita kendalikan kita jaga,” kata dia di Bandung, Selasa, 8 Desember 2015.

    Iwan mengatakan, PLN sudah mengidentifikasi seluruh lokasi TPS dalam pelaksanaan pilkada serentak di wilayahnya dan menjamin pasokan listriknya aman. “Di TPS, PLN siaga sejak H-2 sampai H+2, tapi di kantor KPU siaga sampai perhitungan selesai,” kata dia.

    PLN mengerahka lebih dari 3 ribu petugas di wilayah Jawa Barat Banten untuk menjaga pasokan listrik. PLN juga menyiapkan 434 kendaraan pelayanan teknik, 58 unit trafo mobil, 23 uni crane, serta 10 unit deteknsi gangguan. PLN menyiapkan 348 posko siaga menghadapi pilkada serentak besok.

    Iwan mengatakan, PLN juga meminjamkan genset sebagai cadangan pasokan listrik di seluruh kantor KPU yang menggelar pilkada serentak di Jawa Barat dan Banten. Ada 122 unit genset dengan daya 1,3 kilo Volt Ampere sampai 175 kilo Volt Ampere yang disiapkan. “Genset ini kita alokasikan khusus untuk kantor KPU terutama mengantisipasi saat perhitungan,” kata dia.

    Menurut Iwan, padam listrik terkadang disebabkan oleh gangguan alam. Menghadapi kasus ini, PLN akan mengupayakan pemulihan jaringan dengan cepat. PLN juga menunda pekerjaan pemeliharaan jaringan untuk menghindarkan pemadaman listrik selama pencoblosan.

    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ferdhiman P Bariguna mengatakan, penyelenggara pemilu juga mewaspadai potensi bencana alam saat hari pencoblosan pilkada serentak besok. “Kalau terjadi ‘force-majeur’ di luar rencana kita, maka (tahapan) ditunda di daerah tersebut,” kata dia di Bandung, Selasa, 8 Desember 2015.

    Ferdhiman mengatakan, sejumlah potensi bencana diwaspadai, termasuk banjir yang bisa menggangu pelaksanaan pencoblosan. “Kita sudah antisipasi, di daerah rawan banjir kita minta TPS ditempat yang lebih tinggi, dan tempat itu sudah kita cek sebelumnya tidak terkena (banjir),” kata dia.

    Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Budiman mengatakan, lembaganya termasuk yang diminta siaga menghadapi pilkada serentak besok. “Dalam pilkada ini BPBD berada di ‘second-line’ kalau terjadi bencana sosial, dalam arti terajdi konfrontasi yang menyebabkan warga terpaksa mengungsi,” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Desember 2015.

    Budiman mengatakan, BPBD sudah berkoordinasi dengan TNI/Polri mengantisipasi kemungkinan dampak bencana sosial saat pelaksanaan pilkada serentak. “Artinya kalau terjadi korban yang terpaksa mengungsi dan sebagainya, BPBD akan turun,” kata dia.

    Menurut Budiman, BPBD juga meawaspadai potensi bencana alam kendati tidak khusus dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Sejumlah potensi bencana diwaspadai diantaranya longsor, banjir, serta puting-beliung. “Kita sudah antisipasi sejak awal sejak dulu masih terjadi kekeringan,” kata dia.

    Budiman mengatakan, hingga saat ini tidak ada bencana yang menyebabkan warga terpaksa mengungsi jelang pelaksanana pilkada serentak. “Alhamdulillah tidak ada masyarakat yang di ungsikan, dalam artian aman. Mudah-mudahan tidak ada bencana,” kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.