Ditanya Soal Riza Chalid, Luhut: Emang Gue Pikirin!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut B Panjaitan bersiap menyentuh layar untuk membuka IPOC 2015 di Nusa Dua, Bali, 26 November 2015. Prospek harga kepala sawit tahun 2016 juga menjadi salah satu bahasan. ANTARA/Nyoman Budhiana

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut B Panjaitan bersiap menyentuh layar untuk membuka IPOC 2015 di Nusa Dua, Bali, 26 November 2015. Prospek harga kepala sawit tahun 2016 juga menjadi salah satu bahasan. ANTARA/Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sedang fokus memikirkan masalah pemilihan kepala daerah serentak. Ia mengelak ketika ditanya mengenai pengusaha Riza Chalid yang dikabarkan sedang berada di luar negeri. "Emang gue pikirin," kata Luhut di kantornya, pada Selasa 8 Desember 2015.

    Luhut mengatakan tidak ada waktu memikirkan masalah lain di luar pilkada serentak yang akan digelar di 269 daerah. Ia meminta diberikan waktu hanya untuk memikirkan masalah ini. "Beneran ini, 269 lho, gila!"

    Luhut sempat berkelakar ketika ditanyakan mengenai berapa jumlah daerah yang rawan konflik.  "Ini disuruh mikir daftar saja lupa, disuruh mikir Riza," ucapnya.

    Nama Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

    Luhut mengaku tidak terlalu mempedulikan rekaman yang sedang heboh tersebut. Menurut dia, sudah berulang kali ada pihak-pihak tertentu yang mencatut namanya.

    Ia juga mengatakan siap hadir dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat jika dipanggil. Luhut juga siap menceritakan secara detail apa saja yang ia ketahui tentang pertemuan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.