Tiga Daerah di Jawa Barat Rawan Politik Uang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Ahmad Heryawan memantau persiapan Pilakada serentak di TPS 02 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 8 Desember 2015. Sehari jelang pencoblosan pilkada serentak, petugas KPPS dan keamanan sudah bersiaga 24 jam di masing-masing TPS wilayah kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Ahmad Heryawan memantau persiapan Pilakada serentak di TPS 02 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 8 Desember 2015. Sehari jelang pencoblosan pilkada serentak, petugas KPPS dan keamanan sudah bersiaga 24 jam di masing-masing TPS wilayah kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Harminus Koto mengatakan, praktik politik uang di 8 daerah di Jawa Barat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sangat rawan. Menurutnya ada tiga daerah yang masyarakatnya memilki potensi paling tinggi untuk menerima sawer dari para pasangan calon.

    "Mulai hari ini kita sudah siaga satu untuk mengawasi praktik kecurangan di setiap daerah," kata Harminus saat ditemui di Polres Bandung dalam rangka acara persiapan Pilkada di Jawa Barat, Selasa, 8 Desember 2015.

    Menurutnya, praktik kecurangan tersebut sering terjadi pada detik-detik akhir pencoblosan atau sering diistilahkan serangan fajar. Namun, untuk penindakan, ia katakan, panitia pengawas mempunyai kesulitan untuk menditeksi di mana saja praktik sawer tersebut terjadi.

    "Jadi, kalau masalah politik uang sulit dideteksi. Kami hanya berharap kepada kesadaran masyarakat agar menolak pemberian uang dan segera melaporkan kepada kami jika ada tim sukses yang meingim-imingi uang," ujarnya.

    Ada tiga daerah di Jawa Barat yang tingkat kerawanannya cukup tinggi dalam praktik politik uang. Tiga daerah tersebut diantaranya, Kabuapten Pangandaran, Cianjur, dan Sukabumi.

    "Politik uang di Pangandaran cukup tinggu. Praktik itu, di hari tenang dan pencoblosan diperkirakan masih banyak. Tapi kami sulit untuk deteksi," kata dia.

    Menurutnya, ditetapkannya tiga daerah tersebut sebagai tempat suburnya praktik politik uang diukur menggunakan 7 indikator. Diantaranya, tingkat sosial-ekonomi masyarakat setempat.

    "Indikator yang kita ukur, tingkat pekerjaan masyarakat dan kemiskinan, keterbatasan informasi masyarakat, di daerah yang pertumbuhan penduduknya tidak wajar, jumlah daftar pemilih tetap lebih besar dari pada penduduk, dan di daerah rawan konflik dan bencana," ujarnya.

    Selama proses kampanye hingga masa tenang, ia katakan, pihaknya telah mendapatkan 100 laporan pelanggaran yang dilakukan para pasangan calon. Dari 100 laporan tetsebut, ada tiga kasus yang mengandung unsur pidana pemilu. "Sudah ada dua yang diputus, satu lagi masih proses," kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghimbau kepada masyarakat di Jawa Barat yang mengikuti Pilkada serentak ini, agar lebih dewasa dengan menolak saweran dari para kandidat. Ia mengharapkan, masyarakat Jabar agar tidak terpengaruh dengan praktik politik uang.

    "Kalau ada money politic terhadap masyarakat, saya harap masyarakat dewasa. Insya Allah kalau masyarakatnya dewasa, money politic tidak akan ada," kata dia.

    Di Jawa Barat ada 8 daerah yang melaksanakan pesta demokrasi tingkat daerah ini. Diantaranya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.

    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ferdhiman P Bariguna mengimbuhkan, Cianjur dinilai rawan mengacu dari analisa Bawaslu bahwa daerah itu harus mendapat perhatian ekstra dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Dia mencontohkan, saat proses pemilihan anggota PPK dan PPS di Cianjur sengaja dipilih orang-orang baru. “Kita evaluasi berdasarkan apa yang terjadi di Pemilu Legislatif dan Presiden, sehingga ini ‘fresh new start’,” kata dia.

    Di Cianjur misalnya kasus temuan Bawaslu misalnya mendapati indikasi terjadinya politik uang melibatkan camat dan anggota DRPD yang kasusnya kini ditangani polisi. Terakhir, KPU Jawa Barat meminta KPU Cianjur memeriksa PPK atau panitia penyelenggara di tingkat kecamatan di Sindangbarang karena isu anggotanya terlibat kampanye pasangan calon tertentu.
    “Sedang diproses infomrasinya. Kalau terbukti langsung kita ganti. KPU Cianjur sudah diperintahkan segera cepat tanggap menyelsaikan masalah itu,” kata Ferdhiman.

    Ferdhiman mengatakan, untuk Pangandaran, potensi kerawanan bisa terjadi dari potensi gesekan antar pendukung calon kepala daerahnya. Pangandaran merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Ciamis. “Sebagaiman yang sudah kita terima informasi dari pihak keamanan, daerah otonom baru, mungkin karena eforia,” kata dia.

    IQBAL T. LAZUARDI S. | AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.