Ada Kapanye Hitam di Sleman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengeluarkan logistik Pilkada Sleman 2015 dari gudang saat proses distribusi logistik Pilkada Sleman 2015 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman, DI Yogyakarta, 7 Desember 2015. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    Petugas mengeluarkan logistik Pilkada Sleman 2015 dari gudang saat proses distribusi logistik Pilkada Sleman 2015 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman, DI Yogyakarta, 7 Desember 2015. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    TEMPO.CO,Sleman - Pemilihan Kepala Daerah, pun tak luput dari upaya kampanye hitam. Di Sleman, masyarakat menemukan selebaran undian berhadiah 1 mobil dan 17 sepeda motor, jika memilih salah satu pasangan calon.

    Namun, pasangan calon yang tertera dalam selebaran itu membantah. Bisa jadi ini kampanye hitam untuk menyerang pasangan calon nomor 1, Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya. "Bentuknya saja kami tidak tahu," kata Yuni Satia Rahayu, Selasa (8/12).

    Selebaran itu, berupa kertas dengan gambar pasangan calon, disertai nomor undian. Juga tulisan ketentuan undian, bisa didapatkan jika pasangan nomor 1 memenangkan pilkada Sleman. Selebaran itu, bayak ditemukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

    Upaya itu, oleh sejumlah orang dinilai kampanye hitam atau black campaign. Sebab, pihak pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Gerinda dan PKS. itu, tidak mungkin melakukannya. “Ini politik uang, yang bisa menggali kubur sendiri,” kata Yuni.

    Hal senada diungkapkan Danang. Dia menyebut itu sebagai black capaign di pihakya. "Mari berhati-hati dan awasi agar Pilkada jujur. Bahkan Bagi siapa saja penangkap pelaku politik uang, akan ada reward Rp 7 juta," katanya.

    Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sleman, Jayadi, mengaku pihaknya sudah memperoleh laporan itu beserta barang buktinya, akan segera menindaklanjuti. "Kami akan melakukan verifikasi dan mengumpulkan data, saksi, dari berbagai pihak," kata dia. MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.