Kapolri: Belum Ada Perintah Presiden Cari Riza Chalid  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kedua dari kanan) memberikan tisu kepada  Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti usai memimpin HUT ke-65 Polisi Air dan Udara di  Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 1 Desember 2015. Perayaan tersebut dimeriahkan dengan aksi terjun payung. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kedua dari kanan) memberikan tisu kepada Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti usai memimpin HUT ke-65 Polisi Air dan Udara di Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 1 Desember 2015. Perayaan tersebut dimeriahkan dengan aksi terjun payung. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, BOGOR - Kepala Kepolisian Badrodin Haiti membantah jika dikatakan Presiden Joko Widodo akan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto terkait dengan kasus dugaan pencatutan nama kepala negara dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kapolri juga menyangkal ada perintah mencari pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. "Sampai sekarang belum tahu saya. Presiden juga belum perintahkan saya," katanya di Istana Bogor‎, Selasa, 8 Desember 2015.

    Selain belum ada instruksi ‎dan laporan mengenai kasus itu, Badrodin mengaku belum mendapat permintaan khusus untuk mencari keberadaan pengusaha Riza Chalid. Riza, yang diduga ikut dalam pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Setya Novanto, saat ini berada di luar negeri.

    Permintaan mencari keberadaan Riza, menurut dia, harus datang dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau Kejaksaan. Sebab, hingga saat ini Kepolisian belum memproses kasus itu sehingga tak ada kepentingan dengan Riza.

    Namun, jika dibutuhkan, dia mengaku siap bekerja sama dengan perwakilan Interpol negara-negara sahabat. ‎"Tapi kalau di luar negeri, kewenangan kami terbatas. Kalau mereka tak mau memberikan bantuan, ya, berarti kami tak bisa membawa pulang."

    ‎Sebelumnya, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Partai NasDem, Akbar Faisal, mengaku menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Polri.

    Menurut Akbar, pelaporan itu didasari dugaan pencatutan nama keduanya oleh Setya. "Saya dengar Presiden dan Wapres akan melaporkan SN ke polisi atas pencatutan namanya tersebut," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.