Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gara-gara Rekaman, MKD Sebut Maroef Sjamsoeddin Bohong  

image-gnews
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para Politikus di DPR yang menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berang. Mereka menuding Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin telah berbohong kepada MKD.

Menurut Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, kepada MKD, Maroef menyatakan alat bukti rekaman orisinal diambil Kejaksaan Agung, bukan diserahterimakan. "Ternyata menurut surat yang diterima dari pihak Kejaksaan Agung, rekaman aslinya sudah diserahterimakan," kata Ahmad Dasco di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2015. "Artinya, saksi sudah berbohong kepada MKD. Dia bilang alat buktinya diambil Kejaksaan Agung, ternyata dia serah terimakan sendiri, itu kan suatu kebohongan."

Menurut Dasco, dari hasil keputusan rapat internal disepakati meminta rekaman orisinal yang dilakukan Sjamsoeddin terkait dengan pertemuan itu. Rekaman itu divalidasi untuk memberikan keyakinan Mahkamah dalam melakukan proses lanjutan.

Sebelumnya, utusan dari PT Freeport Indonesia, Anas Mulyanto, menyerahkan surat kepada MKD DPR tentang salinan tanda terima dari Kejaksaan Agung atas barang bukti telepon pintar yang berisi rekaman pembicaraan. Telepon pintar yang berisi rekaman pembicaraan dugaan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia tersebut telah berada dalam penguasaan Kejaksaan Agung sejak 3 Desember 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada sisi lain, sidang MKD DPR secara tertutup dengan menu mendengar keterangan Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Parlemen, Senayan, 7 Desember 2015, menuai kemarahan Presiden Jokowi secara terpisah. Novanto berasal dari Partai Golkar, partai politik yang sejak awal masa pencalonan presiden pada 2014 berseberangan dengan partai politik pengusung Jokowi.

Pada persidangan kemarin itu, wakil-wakil dari semua fraksi DPR di MKD turut pada keinginan Novanto yang menghendaki sidang tertutup. Bahkan wakil Fraksi PDI Perjuangan--partai politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla--juga demikian.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi
Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

13 September 2022

Ketua DPR RI Puah Maharani menyampaikan pidato HUT DPR RI Ke-77 dalam rapat paripurna khusus HUT DPR RI Ke-77 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT DPR RI Ke-77 dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?


Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

27 Agustus 2022

Mahfud Md Sebut Kapolda Metro, Kompolnas, Komnas HAM Kena Prank Ferdy Sambo
Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?


Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI


Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu


Jaksa Agung Ungkap Alasan Berhenti Memburu Riza Chalid

20 Juli 2018

Jaksa Agung, HM Prasetyo memberikan keterangan pers usai melaksanakan upacara pembukaan pekan olah raga di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma
Jaksa Agung Ungkap Alasan Berhenti Memburu Riza Chalid

Kejaksaan Agung sudah tak memburu Riza Chalid. Kasus Papa Minta Saham sudah tak diteruskan. Apa alasannya?


Kata NasDem Soal Kehadiran Riza Chalid di Kuliah Umum Jokowi

19 Juli 2018

Nama taipan minyak, Muhammad Riza Chalid juga tercantum dalam dokumen Mossack. Riza ditengarai ada di luar Indonesia dan terakhir namanya tersangkut dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia. Twitter.com
Kata NasDem Soal Kehadiran Riza Chalid di Kuliah Umum Jokowi

Partai NasDem menyebut kehadiran Riza Chalid dalam kuliah umum Presiden Jokowi di Akademi Bela Negara sebagai undangan.


Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

26 Juni 2018

Ronny Yuniarto Kosasih (kanan) bersama kuasa hukumnya Febby Sagita menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan Senin, 25 Juni 2018. Tempo/Fikri Arigi
Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

Ronny yang menuduh Herman Hery menganiaya dirinya dan istrinya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).


Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

28 Mei 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno didampingi anggota Gerindra Aryo Djojohadikusumo mengecek landasan udara di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

Ketua DPR Bambang Soesatyo tak yakin jika pria di dalam video viral syur itu kemenakan Prabowo, poitikus Gerindra Aryo Djojohadikusumo.


UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

16 Maret 2018

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad melambaikan tangan saat bersiap mengikuti sidang MKD, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

MKD mendapat sejumlah fungsi, tugas dan wewenang baru berdasarkan amanat dari UU MD3 yang baru disahkan.