Inilah 14 Provinsi Rawan Konflik Pilkada Serentak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pengamanan/Kerusuhan Pilkada. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Ilustrasi Pengamanan/Kerusuhan Pilkada. ANTARA/Adiwinata Solihin

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI mengerahkan lebih dari 180 ribu personel untuk mengamankan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Polri juga memperketat pengamanan di beberapa wilayah yang terdeteksi rawan konflik.

    Misalnya seperti beberapa daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

    Selain itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua, serta Papua Barat juga ditengarai menjadi daerah rawan konflik selama pilkada.

    "Kami telah mengantisipasi segala upaya dan penambahan personel di daerah rawan konflik," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Suharsono saat dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 8 Desember 2015.

    Suharsono mengimbau masyarakat tak terpengaruh pihak ketiga atau provokator untuk membuat kerusuhan selama pilkada. Ia juga mengajak masyarakat melaporkan kecurangan yang terjadi selama pilkada kepada petugas setempat dan polisi. "Misalnya ada politik uang, segera laporkan ke petugas," ujarnya.

    Koordinator Nasional Dewan Pengawas Jaringan Pendidikan Pemilih Yusfitriadi menyatakan, potensi konflik kemungkinan lebih banyak terjadi di wilayah yang mempunyai bakal calon pasangan inkumben. Potensi konflik terbesar, kata dia, justru baru terjadi bila pasangan calon inkumben memenangkan pemilihan.

    "Pasti nanti ada gugatan sengketa pilkada. Calon inkumben dituding curang atau sejenisnya," ujarnya.

    Adapun beberapa daerah yang memiliki bakal pasangan inkumbenv di antaranya Surabaya, Tasikmalaya, Manado, Medan, Bontang, Binjai, Cendana, Bukittinggi, Tangerang Selatan, serta Purwakarta.

    Menurut Yusfitriadi, beberapa calon inkumben tersebut telah memiliki figur kuat dan populer di masyarakat. Sebab, mereka menjalankan beberapa program pemerintah secara baik sehingga meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.