Jokowi Minta Semua Menterinya Mencontoh Menteri Susi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat sosialisasi program Jaring di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur, 13 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat sosialisasi program Jaring di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur, 13 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya menyempurnakan dan mengubah nomenklatur dalam kementerian. Jokowi meminta para pembantunya mencontoh efisiensi nomenklatur seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    "Beberapa nomenklatur dimaknai menimbulkan persepsi yang bermacam-macam. Yang dilakukan Menteri Kelautan akan menjadi model di tempat lain sehingga nomenklatur langsung pada substansinya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat paripurna di Istana Bogor, Selasa, 8 Desember 2015.

    Pramono mengatakan Kementerian KKP telah berhasil mengubah persentase belanja modal dan belanja barang. Menurut dia, saat ini belanja modal dan belanja barang di Kementerian KKP menjadi 80 persen, sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen. Selain itu, Kementerian KKP telah membuktikan efisiensi dalam nomenklatur dalam belanja barang yang dilakukan.

    Misalnya penyebutan yang multitafsir dalam nomenklatur belanja sudah dibuat lebih efisien. Pramono mencontohkan kata-kata dalam belanja, seperti pemberdayaan nelayan, dibuat lebih sederhana menjadi pembelian perahu atau pembelian jala. "Jadi dibuat secara sederhana, langsung pada poin yang akan dibeli," tuturnya.

    Seluruh menteri, kata Pramono, sudah diberi surat edaran pada November lalu agar menyederhanakan nomenklatur. Pramono memberi tenggat hingga 4 Juni agar seluruh kementerian melakukan penyederhanaan.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.