PNS Libur Pilkada, Inspektorat Awasi Layanan Publik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO

    Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Inspektorat Kabupaten Gunungkidul akan menggelar pengawasan ketat terhadap sejumlah  pelayanan publik setelah 9 Desember 2015 ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

    "Untuk layanan publik, pemimpin satuan kerja perangkat daerah memastikan harus berjalan normal agar tak ada gangguan," ujar Kepala Inspektorat Gunungkidul Sujarwo, Senin, 7 Desember 2015.

    Hari libur nasional menyangkut pelaksanaan pilkada itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3824/M.PAN-RB/11/2015.

    Sujarwo mengatakan sejumlah layanan publik, seperti rumah sakit umum daerah, pemadam kebakaran, gangguan listrik, dan perangkat lalu lintas jalan (Dinas Perhubungan) harus tetap berjalan normal.

    "Libur PNS juga hanya sehari. Setelah itu kami cek daftar hadirnya," ujar Sujarwo.

    Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Kris Sarjono Sutedjo menuturkan libur nasional untuk PNS ini berlaku bagi daerah yang menggelar pilkada maupun tidak.

    "Pegawai PNS dari Kota Yogya juga banyak yang asli Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, yang akan memakai hak pilihnya," ujarnya.

    Kota Yogya baru melaksanakan pilkada awal 2017 nanti.

    "Kami sudah sosialisasikan agar layanan kesehatan dari tingkat rumah sakit sampai puskesmas tetap beroperasi meskipun libur," ujar Sarjono.

    Beroperasinya layanan publik dasar saat hari libur dilakukan dengan sistem piket.

    "Setelah libur, tetap ada evaluasi layanan publik apakah ada masalah atau tidak," ujarnya.



    PRIBADI WICAKSONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.