TRUTH: Pelayanan Dasar Pemkot Tangerang Selatan Banyak Pungli

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinilai gagal dalam memberikan pelayanan optimal terhadap pelayanan dasar warganya. Berdasarkan hasil penelitian Program Sekolah Anti-Korupsi yang diinisiasi oleh TRUTH (Tangerang Public Transparency Watch) dan ICW (Indonesia Corruption Watch), layanan dasar yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat di kecamatan masih diwarnai banyak permasalahan, seperti minim infrastruktur hingga merajalelanya pungutan liar (pungli). "Pemerintah Tangerang Selatan gagal memberikan layanan dasar kepada masyarakat," ujar Koordinator TRUTH, Suhendar, Senin, 7 Desember 2015

    Dari hasil penelitian tersebut, menurut Suhendar, ada  beberapa fakta  potret layanan dasar di Tangerang Selatan. Berikut hasil penelitian tersebut.

    Pada bidang pendidikan terdapat 98 persen kegiatan pungli pada pembelian buku, seragam, pengambilan rapor, uang komputer, uang study tour, uang OSIS, uang ekstrakulikuler, dan uang gedung sekolah. "Dan dengan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Tangsel tidak gratis," kata peneliti bidang pendidikan Jupry Nugroho.

    Selain itu, terdapat 60 persen fasilitas perpustakaan SDN yang diteliti dalam keadaan buruk. Bidang kesehatan juga bermasalah. Dari 23 puskesmas di Tangsel dengan dua responden dari masing-masing Puskemas, diperoleh 52 persen perilaku para petugas kesehatan yang diteliti tidak ramah pada pasien, 80 persen tidak mencantumkan informasi ketersediaan obat, 70 persen tidak mencantumkan informasi tentang pembiayaan atau tarif berobat.

    Penelitian dilakukan selama kurang lebih lima bulan dengan obyek 20 SD dan SLTPN, 20  jalan kota, dan 23 puskesmas, serta layanan dasar pada 7 kecamatan.

    JONIANSYAH HARDJONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.