Minggu, 22 September 2019

Ruhut soal Skenario Golkar di MKD: Jeruk Jaga Jeruk!  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka  Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menyebutkan, Partai Golkar tengah menjaga kadernya saat sidang etik dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto, Senin, 7 Desember 2015.

    Menurutnya, terpilihnya Kahar Muzakir sebagai pimpinan sidang membuktikan bahwa itu merupakan rasa ketakutan Partai Beringin tersebut.

    "Itu bukti ketakutan dari Partai Golkar. Itu kebalikan dari jeruk makan jeruk, tapi jeruk menjaga jeruk," ujarnya di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

    Sementara itu, Ruhut menilai pimpinan sidang yang lain telah masuk ke dalam perangkap terkait dengan pergantian pimpinan sidang etik MKD hari ini.

    "Nah, kalau itu namanya pimpinan lain kena jebakan batman, baik dari PKS maupun PDI Perjuangan. Kalau Gerindra, Golkar, dan PPP kan kita tahu memang pasang badan di dalam," kata politikus Partai Demokrat itu.

    "Kalau kita kan netral. Yang benar kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah. Yang benar dalam hal ini si pelapor itu," tutupnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.