Amankan Pilkada, Depok Sebar 7.000 Petugas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Depok - Polresta Depok menggelar Operasi Mantap Praja pengamanan pungut hitung suara di Balai Kota Depok, Senin 7 Desember 2015. Apel gabungan tersebut diikuti seluruh jajaran Polresta Depok, TNI, KPU, Panwaslu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Hansip, untuk mengamankan pencoblosan Pilkada Serentak pada  Rabu 9 Desember 2015.

    Kepala Polresta Depok Komisaris Dwiyono mengatakan telah menyiapkan 1.000 polisi dari Depok, dan 500 polisi Polda dan 300 anggota TNI untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada. Setiap anggota keamanan bakal disiagakan di setiap TPS.

    Total  mencapai 7.000 personil dengan tenaga bantuan pemerintah dan penyelenggara pemilu. "Personil keamanan tidak perlu masuk area TPS. Kecuali diminta petugas TPS," kata Dwiyono.

    Menurut Dwiyono,  selain kekuatan pengamanan dari polisi dan TNI, Panwaslu juga menyediakan petugas pengawas khusus di setiap TPS. Bagi TPS yang dianggap rawan bakal disediakan empat polisi untuk berjaga. "Sudah dipetakan wilayah yang rawan. Ada rawan 1, 2 dan 3. Setiap tingkat kerawanan pasti disediakan petugas lebih dari satu."

    Anggota KPU Depok Nana Shobarna mengatakan  dalam apel Mantap Praja ini, semua anggota KPU dilibatkan dari tingkat kelurahan sampai TPS, dan Panwas. "Melihat kesiapan petugas keamanan, kami optimis Pilkada akan kondusif dan berjalan lancar," katanya.

    Nana berujar,  kegiatan apel ini merupakan yang kedua dilakukan Polres Depok. Pada apel kedua ini, polisi dan Satpol PP bersama Panwas juga langsung melakukan penertiban alat peraga kampanye. Penertiban atribut kampanye ini sudah dimulai sejak kemarin."

    IMAM_HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.