Pilkada, Camat Ditangkap Saat Akan Sebar Uang Rp 300 Juta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang rupiah. REUTERS/Beawiharta

    Ilustrasi mata uang rupiah. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Bandung - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Yusuf Kurnia, mengatakan sedikitnya ada dua kasus dugaan politik uang di masa tenang jelang pemilihan kepala daerah serentak. “Ada kasus (dugaan) politik uang di Pangandaran dan Cianjur,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Desember 2015.

    Yusuf mengatakan di Cianjur, misalnya, diduga melibatkan camat di Kota Cianjur dan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cianjur, yang juga tim sukses salah satu pasangan calon. “Camat kumpul-kumpul dengan timses, menyiapkan uang Rp 300 juta untuk dibagikan ke masyarakat,” katanya.

    Menurut Yusuf, keduanya kini di amankan pihak Kepolisian Sektor Cianjur. Bawaslu masih menunggu gelar perkara soal ada tidaknya dugaan politik uang jelang pilkada. “Informasi awal seperti itu,” katanya.

    Yusuf mengatakan kasus politik uang dilarang dan akan dikenakan pidana umum. “Tapi karena menyangkut pemilu, sebelum ke pidana umum di polisi, ditangani dulu oleh Panwaslu,” kata dia. Pembahasan di Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilu, polisi, dan jaksa yang akan merumuskan soal tindak pidana yang disangkakan.

    Kasus dugaan politik uang di Cianjur, misalnya, Yusuf mengaku, belum ada laporan kelanjutannya. Namun, ada tiga sangkaan yang bisa menjerat para pelakunya.

    Yusuf merinci, kasus itu akan dipelajari kemungkinan dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang selanjutnya akan diteruskan sebagai sangkaan pidana umum jika semua unsurnya terpenuhi. Ketiga, oknum camat akan dilaporkan pada Komisi Aparatur Sipil karena melanggar larangan kampanye dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. “Kalau sudah gelar perkara akan disimpulkan ke arah politik uang atau tidak,” katanya.

    Kasus selanjutnya terjadi di Pangandaran. “Dugaan politik uang oleh timses atau relawan di sejumlah kecamatan. Setidaknya ada laporan dari lima kecamatan di Pangandaran. Terindikasi pada salah tim,” kata Yusuf.

    Menurut Yusuf, kasus itu tengah ditangani Panwaslu Pangandaran. Kasusnya sendiri bagi-bagi uang dengan dilampiri stiker satu pasangan calon kepala daerah Pangandaran. “Sekarang dalam proses pengumpulan barang bukti. Kalau memenuhi unsur akan dibahas di Gakumdu,” katanya.

    Yusuf mengatakan jika semua unsur pidana pemilu politik uang terbukti, kasunya akan direkomendasikan untuk ditangani polisi menyangkut tidak pidana umum. “Pelakunya bisa dijerat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 149,” kata dia. Pasal KUHP itu mengatur sanksi suap dalam proses pemilu dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan.

    Menurut Yusuf, Bawaslu menyoroti proses pilkada di Pangandaran. Sedikitnya sudah tiga kasus yang masuk ranah pengadilan menyangkut pidana pemilu. Pertama kasus timses meminta kartu tanda penduduk warga yang kemudian diganti uang dengan, dugaan penghinaan pada pasangan calon, serta pasangan calon yang dilaporkan karena terbukti menghina. “Semuanya masih di pengadilan,” katanya.

    Di Pangandaran sendiri, satu kasus melibatkan kepala desa sudah divonis pengadilan dengan hukuman masa percobaan dan denda Rp 2 juta karena berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Kasus tersebut melibatkan Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, yang berkampanye untuk salah satu pasangan calon.

    Bawaslu meminta masyarakat tidak terpengaruh politik uang para kandidat pasangan calon kepala daerah. “Kami berharap masyarakat sekarang ini menjadi pemilih yang rasional, yang cerdas, yang membaca rekam jejak pasangan calon. Semestinya yang terbaik yang dipilih masyarakat karena itu menentukan lima tahun ke depan,” kata Yusuf.

    Panitia Pengawas Kabupaten Pangandaran Imam Ibnu Hajar mengatakan laporan dugaan pelanggaran politik uang itu diterima lembaganya sejak kemarin. “Pelaporan diterima mulai hari kemarin, sampai sekarang masih ada juga laporan yang masuk,” kata dia lewat pesan pendeknya kepada Tempo, Senin, 7 Desember 2015.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.