Ketemu Priyo Budi, Kalla 'Curhat' Kasus Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya dalam Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya dalam Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku Wakil Presiden Jusuf Kalla bercerita soal pencatutan namanya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Priyo mengatakan Kalla sengaja mengundangnya ke Kantor Wakil Presiden untuk membicarakan sidang Setya yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan.

    "Saya sempat sekitar 7 menit berdua sama beliau, duduk berdampingan. Pertemuan yang bersifat informal sebagai junior dengan senior," kata Priyo di Kantor Wakil Presiden, Senin, 7 Desember 2015. "Tadi kami menyinggung beberapa isu terakhir yang sekarang dihadapi oleh kita semua, termasuk yaitu tadi yang terjadi di DPR, di MKD, dan seterusnya."

    Priyo mengatakan Kalla geram terkait dengan aksi yang diduga dilakukan Setya karena telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi Freeport. Menurut dia, Kalla meminta MKD hari ini, yang juga bertepatan dengan waktu pemeriksaan Setya, melakukan sidang secara terbuka.

    Dia berjanji akan membawa pesan Kalla kepada Golkar agar transparan kepada publik dengan cara membuat sidang MKD dilakukan secara terbuka. "Ini kan sudah menjadi konsumsi publik yang meluas dan sudah tidak bisa ditutupi," kata Priyo.

    "Apakah mungkin dalam suasana seperti ini ada sekelompok orang, siapa pun dia atau personal, yang selama ini merasa tak tersentuh bisa kemudian tetap di-bumper, dilindungi, terlindungi, dan diusahakan agar terselamatkan dari situasi yang sudah diketahui publik, apakah masih ada kelompok atau personal semacam ini saya tidak tahu."

    Kalla, menurut Priyo, meminta Setya menjelaskan secara terbuka dalam kesempatan sidang kali ini. Dia menyarankan seluruh fraksi yang menjadi anggota MKD bersifat obyektif dan independen serta memberikan sanksi jika Setya terbukti melanggar kode etik.

    "Kalau betul terbukti ini menjadi skandal terbesar pada periode Dewan saat ini. Jadi semua mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," katanya.



    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.