Minggu, 22 September 2019

Sengkarut Pilkada Kalimantan Tengah, Daerah Tunggu Instruksi Pusat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi. Pilkada Kalimantan Tengah 2015. Itahnews.com

    H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi. Pilkada Kalimantan Tengah 2015. Itahnews.com

    TEMPO.CO, Palangkaraya - Sengkarut pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum tuntas, padahal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tinggal  hari lagi. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memastikan apakah pilkada dilaksanakan tiga pasang atau dua pasang karena menunggu instruksi KPU pusat.

    Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Achmad Syar'i belum bisa berkomentar apa-apa mengenai pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Tengah. "Kita tunggu perkembangannya saja dari KPU RI," ujarnya, Senin, 7 Desember 2015.

    Namun informasi lain justru diungkapkan Regumi, Sekretaris KPU Kalimantan Tengah. Menurut Regumi, putusan dari PT-TUN mengenai pelaksanaan pilkada Kalimantan Tengah, sidang putusannya akan dibacakan sekitar pukul 14.00 sore ini. "Dan nantinya KPU RI akan melakukan video conference dengan KPU Kalimantan Tengah mengenai putusan PT-TUN tersebut," ujarnya.

    Putusan sela pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta terhadap KPU pusat seperti angin surga bagi pasangan Ujang Iskandar-Jawawi, salah satu peserta pilkada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah yang didiskualifikasi oleh KPU pusat beberapa waktu lalu.

    Dengan keputusan PT-TUN itu, Ujang Iskandar meminta KPU agar berlaku bijak dan adil, serta mengembalikan haknya untuk bisa kembali ikut bertarung dalam pilkada 9 Desember 2015 mendatang.

    "Saya meminta agar hak konstitusional kami jangan dihilangkan, jangan diganggu dengan pembatalan ini agar demokrasi di Indonesia berjalan baik dan pilkada Kalimantan Tengah berlangsung aman," ujar Ujang.

    Menurut mantan Bupati Kotawaringin Barat ini, karena putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tidak ada yang menyebutkan adanya pembatalan dan menurutnya putusan DKPP tidak bisa dijadikan acuan pembatalan pilkada. Sebab, yang berhak membatalkan itu adalah peradilan.

    "Karena itu, kami minta hak-hak kami dikembalikan dan juga alat peraga kami yang dicopot agar segera dikembalikan. Selain itu kami juga minta kalau memang mendesak, pilkada bisa ditunda sebentar untuk dilakukan persiapan," kata Ujang. "Saya juga meminta KPU bersikap netral, profesional, dan jangan ada ketidakadilan."



    KARANA WW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe