Di Depan Jusuf Kalla, Megawati Tagih Aksi Revolusi Mental  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berpidato saat menutup Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, 11 April 2015. Dalam pidatonya Megawati meminta PDI-P agar menjadi pelopor partai politik dan menjadi mesin utama yang menyerukan gerakan revolusi mental di seluruh Nusantara. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berpidato saat menutup Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, 11 April 2015. Dalam pidatonya Megawati meminta PDI-P agar menjadi pelopor partai politik dan menjadi mesin utama yang menyerukan gerakan revolusi mental di seluruh Nusantara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menantang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk segera menerapkan program revolusi mental. Bahkan secara terang-terangan Mega menagih Kalla, hasil dari revolusi mental selama setahun pemerintahan.

    "Revolusi mental benar ya kita lihat diri sendiri dulu apakah itu bisa dilakukan," kata Mega, di Kompleks Parlemen, Senin, 7 Desember 2015. "Gak tahu itu apakah bisa atau tidak."

    Mega berharap revolusi mental itu dapat mengubah dan meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia. Mega menuturkan setelah puluhan tahun reformasi bergulir, banyak yang harus diperbaiki. Selain mental masyarakat, dia juga menyinggung soal penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Mega mengatakan hal yang paling mendasar soal mental adalah saat ini banyak sekali pihak yang ingin saling menjatuhkan lawan politiknya. Caranya adalah dengan menggunakan media dan memberikan pernyataan negatif kepada lawan politiknya. Padahal, kata dia, harusnya setiap politikus memiliki visi dan misi bersama untuk membangun bangsa ini.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.