Kisruh Freeport, Megawati Singgung Peran Kubu Jusuf Kalla  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kiri) diikuti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) usai menonton Pagelaran Peduli Bangun Majapahit di Teater Besar TIM ,Jakarta, 26 November 2015. ANTARA FOTO

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kiri) diikuti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) usai menonton Pagelaran Peduli Bangun Majapahit di Teater Besar TIM ,Jakarta, 26 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan kisruh kasus lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia saat ini membuat gaduh. Menurut Mega, akibat kasus itu, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat saling bertengkar.

    "Sudah berhentilah, jangan berantem. Politikus ini berantem terus sekarang," ucap Mega di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. Mega bahkan menyinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengisahkan, kekisruhan di parlemen ini sempat dibahas dengan Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo.

    Menurut Mega, kekisruhan yang terjadi di parlemen kali ini dialami kubu Jusuf Kalla. Kubu Jusuf Kalla yang dimaksud Mega adalah kelompok Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

    "Saya kalau ngomong sama Pak JK seru, soalnya yang berantem kan bagiannya Pak Kalla sekarang," ujar Mega yang disambut tawa hadirin. Jusuf Kalla yang disindir Mega hanya tersenyum manis.

    Mega juga menjelaskan, tak hanya Freeport yang menjadi masalah berkepanjangan di tanah Papua itu, tapi juga masalah keamanan. Apalagi terkait dengan isu bangkitnya kelompok separatis. Untuk itu, Mega meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti selalu menjaga keamanan di Papua."Kapolri dan Panglima harus selalu memperhatikan Papua. Dia akan merdeka, karena memang di sana luar biasa," tutur Mega.

    Tak hanya soal Freeport, beberapa perusahaan tambang dan sumber daya asing yang mengeruk kekayaan alam Indonesia, kata dia, juga harus diperhatikan. Dia tak ingin perusahaan itu hanya mengambil keuntungan semata dengan cara membodohi bangsa Indonesia.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.