Sindir Jusuf Kalla, Mega: Ribut Kasus Freeport Berkepanjangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, memberikan kuliah umum dalam peringatan ke-50 tahun Lembaga Ketahanan Nasional di Gedung Lemhanas, Jakarta, 28 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, memberikan kuliah umum dalam peringatan ke-50 tahun Lembaga Ketahanan Nasional di Gedung Lemhanas, Jakarta, 28 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, menyinggung penyelesaian kasus kontrak karya PT Freeport Indonesia di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Mega, ribut kasus Freeport itu berkepanjangan, tak kunjung diselesaikan. "Ini yang lagi repot ribut-ribut itu baru satu lho, ada Freeport saja. Ya Allah, engak salah ributnya berkepanjangan," ucap Megawati dalam pidatonya di Simposium Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 7 Desember 2015.

    Dalam acara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan seharusnya kisruh kasus Freeport dapat segera ditangani karena menyangkut kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. "Ini saya bukan nyindir, ya. Saya pernah bertemu dengan pemiliknya dan bilang, 'Kamu ingat, dong, berapa banyak yang sudah kamu ambil. Segera buat smelter'," ujar Mega.

    Mega menuturkan kasus itu telah menimbulkan banyak persoalan yang mesti dihadapi pemerintah Indonesia. Dari ketegangan kelompok separatis di Papua sampai ekonomi.

    Mega mengatakan pengerukan sebagian besar kekayaan negara seharusnya tak terjadi. Ia lantas mengisahkan perkataan Presiden RI pertama, Sukarno, yang meminta Indonesia ke depan bisa mengelola kekayaan bangsanya sendiri supaya bisa menjadi bangsa yang besar. "Founding fathers kita mengatakan kita itu bangsa besar," ucap Mega.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.