Mempersingkat Birokrasi, Kapolri Luncurkan SIM Online  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari Kiri : Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersama Kepolda Sulsel, Irjen Pol Pudji Hartanto, Pangdam VII Wairabuana Mayjen Agus Surya Bakti  saat peluncuran  SIM Online serentak di Anjungan Pantai Losari, Makassar,6 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    Dari Kiri : Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersama Kepolda Sulsel, Irjen Pol Pudji Hartanto, Pangdam VII Wairabuana Mayjen Agus Surya Bakti saat peluncuran SIM Online serentak di Anjungan Pantai Losari, Makassar,6 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, data pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) saat ini sudah terpusat. "Pemilik SIM di Papua dan kini berada di Jakarta, bisa memperpanjang SIM di Jakarta saja, tak perlu kembali ke Papua," kata Badrodin dalam keterangan tertulis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, pada Minggu, 6 Desember 2015.

    Hal itu diungkapkan Badrodin dalam acara peluncuran SIM Online dan Program Sehari Bersama Polisi Lalu Lintas di Parkir Timur Senayan. Dengan diluncurkannya SIM online, Badrodin mengatakan, pembuatan SIM bisa lebih mudah dilakukan. Pemilik SIM di daerah bisa memperpanjang SIM dari berbagai daerah lainnya.

    Dalam acara ini turut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Yuddy Chrisnandi sekaligus mewakili Presiden Joko Widodo. Hadir pula dalam peluncuran tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Condro Kirono, serta sejumlah petinggi jajaran Mabes Polri.

    Yuddy mengatakan, SIM online yang diluncurkan oleh Mabes Polri merupakan salah satu cara meningkatkan pelayanan. Menurut Yuddy, melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pelayanan yang berbasis online, banyak manfaat yang bisa didapatkan.

    Dengan pembuatan SIM secara online nantinya diharapkan akan dapat meminimalisasi potensi penyimpangan, seperti praktek percaloan. Percaloan ini merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan peningkatan biaya pelayanan serta memangkas birokrasi yang rumit dan berbelit-belit yang sering kali menjadi keluhan masyarakat.

    Menurut Yuddy, kebijakan SIM online akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Melalui sistem ini akan terbangun transparansi dan akuntabilitas dalam hal pelayanan Polri, salah satunya dalam hal penerbitan SIM," kata Yuddy.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.