TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membuka agenda orientasi tenaga humas pemerintah (THP) sekaligus mengukuhkan pengurus Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) di gedung Kemenkominfo pada Ahad, 6 Desember 2015. "Kami menyadari bahwa tenaga humas pemerintahan menurun baik itu jumlah maupun kualitas. Karena itu, perlu ada peningkatan koordinasi," kata Rudiantara.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1235 tahun 2015, telah ditetapkan 49 nama yang lolos seleksi THP, terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS.
Perekrutan ini merupakan salah satu langkah strategis atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang mengamanatkan pelaksanaan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
Adapun tahap orientasi ini akan diselenggarakan mulai Senin, 7 Desember hingga 31 Desember, di Pusat Pendidikan dan Latihan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Nantinya, tenaga humas ini akan ditempatkan selama dua tahun di kementerian atau lembaga pemerintah hingga 2019.
"Pada Orientasi ini, tenaga humas tidak lagi belajar komunikasi, tapi sistem di pemerintahan," kata Rudiantara.
Menteri Rudiantara juga mengukuhkan 13 pengurus inti Iprahumas, yang jabatan fungsionalnya pranata humas (JFPH) atau calon JFPH, serta berasal dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten.
"Saat ini pranata humas berjumlah 1.029 orang, sementara target yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 12.000 pejabat fungsional pranata humas. Karenanya, saya mengharapkan Iprahumas dapat menjadi partner Kemenkominfo untuk lebih mengefektifkan pembinaan JFPH," kata Rudiantara.
Rudiantara berharap Iprahumas menjadi organisasi profesi yang profesional, yang tidak eksklusif, tapi berperan nyata dalam government public relation dan berkolaborasi konkret dengan tenaga humas pemerintah yang baru direkrut. Saat ini, menurutnya, masih ada jarak antara pemerintah dan publik.
"Dari sisi kemampuan, para tenaga humas harus menghadapi dua isu, yakni konten yang harus di-manage dan teknologi yang berkembang cepat. Karenanya, kompetensi harus ditingkatkan," kata Rudiantara.
LARISSA HUDA
