Asep Kartiwa, Guru Besar Unpad, Meninggal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH., MS. unpad.ac.id

    Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH., MS. unpad.ac.id

    TEMPO.CO, Bandung - Guru besar ilmu administrasi publik Universitas Padjadjaran, Asep Kartiwa, 53 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung, Sabtu dinihari, 5 Desember 2015. Setelah disemayamkan di rumah duka, menurut pegawai Bagian Hubungan Masyarakat Unpad, Soni A. Nulhakim, Asep Kartiwa dikubur di pemakaman keluarga, Jalan Gegerkalong, Bandung, pukul 10.00 WIB.

    Asep Kartiwa pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2006-2014. Dia juga pernah menjadi salah satu calon Rektor Unpad periode 2010-2015.

    Lelaki kelahiran Bandung, 18 Maret 1962, itu pernah meraih predikat Dosen Teladan FISIP Unpad pada 1994 dan Mahasiswa Teladan FISIP Unpad pada 1984.

    Salah satu pemikirannya soal birokrasi adalah mengubah budaya paternalistik menjadi demokratis. Nilai demokrasi dalam birokrasi itu mencakup partisipasi, transparansi, dan tanggung jawab.

    "Dengan masuknya nilai-nilai demokrasi tersebut, birokrasi kita bisa dikontrol siapa pun, sehingga pelayanan birokrasi dapat lebih baik dibanding pelayanan yang diberikan oleh sektor privat," ucap Asep dalam sebuah wawancara di situs Unpad 2012.

    Menurut pria yang akrab disapa Abah ini, setiap birokrat harus inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneur sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik meski dengan dana sedikit. "Bukan sebaliknya, menggerogoti keuangan negara untuk kepentingannya sendiri,” tuturnya.

    Asep juga menyayangkan sikap masyarakat yang lebih memilih bekerja sebagai pegawai negeri, padahal tubuh pemerintahan sudah gembrot. Organisasi pemerintahan yang ramping dengan bantuan teknologi, menurut dia, akan membuat birokrasi menjadi organisasi efektif, efisien, dan ekonomis.

    Mantan Ketua Umum Indonesian Association for Public Administration tersebut meninggalkan istri, Ati Dahniar, dan tiga anak: Hendra Nur Rahmatullah, Aini Nur Fadillah, dan M. Yumma Nur Hisyam.

    ANWAR SISWADI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.