Ikuti Jejak Ahok, Ridwan Kamil Bakal Rombak Kepala Dinas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Ridwan Kamil memberi pesan kepada pendukung Persib Bandung (Bobotoh) untuk menjaga keamanan dan keselamatan saat akan berangkat dari Bandung, Jawa Barat, menuju Gelora Bung Karno untuk menonton final Piala Presiden antara Persib Bandung versus Sriwijaya, 18 Oktober 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Walikota Ridwan Kamil memberi pesan kepada pendukung Persib Bandung (Bobotoh) untuk menjaga keamanan dan keselamatan saat akan berangkat dari Bandung, Jawa Barat, menuju Gelora Bung Karno untuk menonton final Piala Presiden antara Persib Bandung versus Sriwijaya, 18 Oktober 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bakal merombak Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di bawah Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2016 mendatang. "Akan ada rencana rotasi dan mutasi juga," kata Ridwan Kamil di Jalan Sukarno, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember 2015. Langkah merotasi pejabat tak berprestasi sebelumnya kerap dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Jakarta.

    Lebih lanjut Ridwan Kamil menambahkan, dia akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala SKPD. Evaluasi akan dilakukan pada awal tahun 2016. "Kemungkinan evaluasi Januari," tuturnya.

    Ridwan Kamil menambahkan, ada beberapa parameter yang menjadi poin evaluasi untuk para kepala dinas. Parameter tersebut diantaranya adalah, tercapainya target daya serap anggaran dan target zero complain. "Kemudian inovasi, karena saya kasih target satu inovasi satu dinas," ucapnya.

    Seperti diketahui, Ridwan Kamil mengklaim pada 2015, sudah 150 penghargaan lebih yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, pria yang akrab disapa Emil ini juga kerap mengklaim jika nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah Kota Bandung mendapat nilai sangat memuaskan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

    PUTRA PRIMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.