Ini Isi Kerja Sama Pembuatan Pesawat PT DI dan Korea  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat berbicara di depan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2015. Wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan ini diharapkan dapat diterapkan dari usia dini. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat berbicara di depan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2015. Wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan ini diharapkan dapat diterapkan dari usia dini. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia memberikan penjelasan rinci mengenai kerja sama dengan pihak Korea Aerospace Industries asal Korea Selatan. "Kami akan kirim 200 orang lebih engineer ke Korea," kata Budi Santoso saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat, 4 Desember 2015.

    Budi memberikan keterangan bahwa kerja sama ini untuk menciptakan sebuah purwarupa dari pesawat terbang yang nantinya akan diproduksi di negara masing-masing. "Mengenai desain akan dilakukan di Korea. Orang kami akan ikut dalam proses itu," ujarnya.

    Direktur Korea Aerospace Industries Ha Sung Young mengatakan kerja sama yang terjadi adalah kolaborasi antardua lembaga. Mengenai pembagian kerja, ini adalah proyek bersama-sama. "Cost share 20 persen Indonesia dan 80 persen Korea," ucapnya.

    Mengenai pembuatan prototipe dari pesawat ini akan lebih sering dilakukan di Korea, sedangkan pembuatan prototipe di Indonesia hanya akan dilakukan sekali. "1-4 di sana (Korea), yang kelima di Indonesia," kata Budi Santoso.

    Kerja sama yang memakan biaya sebesar US$ 7,8 miliar ini juga didukung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ia mengatakan proyek ini adalah proyek jangka panjang, karena itu tidak boleh berhenti meski ia nanti tak lagi menjabat.

    "Ini kan baik, kenapa harus ditunda-tunda lagi, ini buat bangsa. Masa, bangsa kita enggak bisa buat pesawat?" tutur Ryamizard. Bagi Ryamizard, yang paling penting adalah bagaimana anak bangsa memiliki penguasaan di bidang teknologi.

    Ia sendiri mengingkan pada 2019, harus sudah ada purwarupa yang dihasilkan oleh kerja sama ini. Sedangkan Direktur Utama PT DI berharap pesawat tersebut sudah mulai bisa beroperasi pada 2028.

    DIKO OKTARA


    Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia memberikan penjelasan rinci mengenai kerja sama dengan pihak Korea Aerospace Industries asal Korea Selatan. "Kami akan kirim 200 orang lebih engineer ke Korea," kata Budi Santoso saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat, 4 Desember 2015.

    Budi memberikan keterangan bahwa kerja sama ini untuk menciptakan sebuah purwarupa dari pesawat terbang yang nantinya akan diproduksi di negara masing-masing. "Mengenai desain akan dilakukan di Korea. Orang kami akan ikut dalam proses itu," ujarnya.

    Direktur Korea Aerospace Industries Ha Sung Young mengatakan kerja sama yang terjadi adalah kolaborasi antardua lembaga. Mengenai pembagian kerja, ini adalah proyek bersama-sama. "Cost share 20 persen Indonesia dan 80 persen Korea," ucapnya.

    Mengenai pembuatan prototipe dari pesawat ini akan lebih sering dilakukan di Korea, sedangkan pembuatan prototipe di Indonesia hanya akan dilakukan sekali. "1-4 di sana (Korea), yang kelima di Indonesia," kata Budi Santoso.

    Kerja sama yang memakan biaya sebesar US$ 7,8 miliar ini juga didukung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ia mengatakan proyek ini adalah proyek jangka panjang, karena itu tidak boleh berhenti meski ia nanti tak lagi menjabat.

    "Ini kan baik, kenapa harus ditunda-tunda lagi, ini buat bangsa. Masa, bangsa kita enggak bisa buat pesawat?" tutur Ryamizard. Bagi Ryamizard, yang paling penting adalah bagaimana anak bangsa memiliki penguasaan di bidang teknologi.

    Ia sendiri mengingkan pada 2019, harus sudah ada purwarupa yang dihasilkan oleh kerja sama ini. Sedangkan Direktur Utama PT DI berharap pesawat tersebut sudah mulai bisa beroperasi pada 2028.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.