Dituding Fadli Zon Panasi Kasus Setya, Ini Reaksi Wapres JK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet kerja beserta Dirut Pertamina saat meresmikan kilang Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) refinery Unit IV di Cilacap, Jawa Tengah, 26 November 2015. TEMPO/Frannoto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet kerja beserta Dirut Pertamina saat meresmikan kilang Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) refinery Unit IV di Cilacap, Jawa Tengah, 26 November 2015. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla, melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, membantah telah memanasi-manasi kasus yang menyorot Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Husain mengatakan Kalla hanya kesal lantaran Setya telah mencatut namanya dalam perbincangan dengan bos Freeport.

    "Jusuf Kalla tidak memanasi, tapi bersama Presiden, beliau adalah korban aksi pencatutan yang dramatis dan secara memalukan melibatkan nama Ketua DPR RI, yang kini diadukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan," kata Husain, di kantornya, Jumat, 4 Desember 2015.

    Husain mengatakan, selama ini, Kalla hanya berkomentar berdasarkan fakta yang ada. Artinya, komentar Kalla bukan hanya untuk memanasi keadaaan, melainkan disesuaikan dengan perkembangan dan informasi yang disampaikan Mahkamah Kehormatan Dewan.

    "Kalau Setya Novanto menggunakan standar moral seorang Ketua DPR, seharusnya dia mencegah. Bahkan idealnya tidak menggelar pertemuan yang bernuansa bisnis seperti itu," tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap Wakil Presiden Jusuf Kalla memanas-manasi situasi dengan berkomentar keras dan menyudutkan Setya Novanto. Kalla, kata Fadli, juga menyinggung soal rekaman isi percakapan antara Setya dan beberapa orang lain yang diputar dalam sidang Mahkamah saat pidato dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen, kemarin.

    Fadli menilai apa yang diucapkan Kalla tak sesuai dengan fakta yang ada.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.