Rekaman Setya Novanto, Kapolri: Ada Pemufakatan Jahat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memperoleh gelar bangsawan di Makassar, Sulawesi Selatan, 24 November 2015. Kapolri dianugerahkan gelar Andi Temmu Padang Petta Tikkedari dari kerajaan Bone. TEMPO/Iqbal Lubis

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memperoleh gelar bangsawan di Makassar, Sulawesi Selatan, 24 November 2015. Kapolri dianugerahkan gelar Andi Temmu Padang Petta Tikkedari dari kerajaan Bone. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan sudah mendengarkan rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto, Maroef Sjamsoedin, dan pengusaha Riza Chalid. Badrodin pun angkat suara perihal rekaman “Papa Minta Saham” tersebut.

    “Kalau menang benar demikian, bisa dikatakan ada pemufakatan jahat,” ujar Badrodin di Markas Besar Kepolisian Indonesia pada Jumat, 4 November 2015.

    Badordin menambahkan, bila memang pemufakatan jahat, kasus ini masuk ke dalam kategori pidana khusus. Dengan begitu, kata Badrodin, hal itu bukanlah ranah Polri. Namun ia mengatakan polisi siap membantu jika memang diminta. “Karena kalau itu masuk korupsi akan ditangani Kejaksaan Agung,” ucapnya.

    Pendapat senada juga pernah dilontarkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Dia mengungkapkan, kejaksaan tengah menyelidiki dugaan korupsi di balik upaya perpanjangan kontrak karya Freeport. Ia menduga ada pemufakatan jahat dalam pertemuan Setya Novanto dan Freeport.

    "Ada yang lebih penting dibanding masalah pencatutan nama (Presiden Joko Widodo), yaitu unsur korupsinya. Sekarang lagi kami pelajari," ujar Prasetyo, Rabu dua pekan lalu. Menurut Prasetyo, jika pemufakatan jahat itu terjadi, negara akan rugi besar. Apalagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai dilangkahi.

    Delik pemufakatan jahat itu diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Berikut aturan itu beserta pasal lain yang relevan.

    Pasal 15:
    Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk
    melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
    dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

    Pasal 3:
    Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Percakapan dalam Rekaman
    Adapun rekaman percakapan yang melibatkan Setya Novanto itu telah diputar di sidang Mahkamah Kehormatan DPR, 2 Desember 2015. Berikut cuplikannya.

    Muhammad Riza Chalid (MR): Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?
    Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin (MS): 30 persen yang sudah jalan.
    MR: Yang sudah jalan 9 persen, dong.
    MS: 9,3 persen. Dipegang BUMN.

    Ketua DPR Setya Novanto (SN): Kalau gak salah itu Pak Luhut sudah bicara.
    MR: Pak Luhut sudah bicara.

    SN: Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek Pak

    MR: Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut, janganlah ambil 20 persen, ambillah 11 persen kasihlah Pak JK 9 persen. Harus adil, kalau enggak ribut.

    SN: Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diago dengan Jim Bob empat tahun lalu itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 persen. Sepuluh persen dibayar pakai deviden. Jadi dipinjemin, tapi dibayar tunai pakai deviden. Caranya gitu sehingga mengganggu konstalasi ini. Begitu dengar adanya Istana cawe-cawe, Presiden enggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu, begitu lhp hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. .Hahaha

    MS: Lobbies
    MR: Untuk pertama kali, berapa yang saya olah. Disampaikan, kalau cawe-cawe kan dia juga kerja di konsultan. Dia kan kalau konsultan datang, dia langsung bikin titik.
    MS: Ada saya baca.

    MR: Saya punya persentasinya. Habis presentasi sedetail itu, habis itu langsung saya telpon. Tanggal berapa itu.
    SN: Sekarang sudah digarap sama Bung Riza. Hahaha… Saya tahu, Pak.
    MS: Tanggal 14.

    MR: Memang kita tidak mau mencampuri politik. Tapi kenyataannya barier politik itu ada. Kerjanya cepat.Makanya…dan happy. Kita akan kasih pengertian. Pak Luhut pasti oke. Karena Pak Luhut enggak terlalu gini juga. Kita happy-happy semua Pak. Kalau bapak happy, kita semua juga happy.

    SN: Kita happy Pak kalau Bung Riza yang mengatur.


    BAGUS PRASETIYO | ISTMAN M.P. | TIM TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.