PAPA MINTA SAHAM, MKD Dinilai Ingin Bebaskan Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir saat menyaksikan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada sidang etik MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir saat menyaksikan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada sidang etik MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Relawan Jokowi dari kelompok Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) Pitono Adhi mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang tengah menangani kasus lobi Freeport bukanlah pengawal Nawacita bila tak mampu memberi sanksi tegas kepada pihak yang telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    “Yang paling ditunggu tentu saja apakah MKD bisa menegakkan kewibawaannya di depan Ketua DPR Setya Novanto sebagai pihak terlapor,” kata Pitono melalui keterangan pers pada Jumat, 4 Desember 2015.

    Pitono menerangkan, rakyat telah melihat bagaimana MKD berusaha mementahkan laporan dugaan pencatutan nama tersebut. “Rakyat juga pasti menunggu apakah MKD bisa menghadirkan Riza Chalid ke dalam persidangan berikutnya setelah sebelumnya mangkir,” katanya.

    SIMAK
    Sidang MKD, Mahfud Md: Kesalahan Setya Novanto Terbukti
    Begini Awalnya Setya Novanto Ajak Maroef Sjamsoeddin Bertemu
    Kasus Setya Novanto Belum Tuntas, MKD Berencana ke Rusia

    Menurut Pitono, publik ingin MKD tegas kepada Setya Novanto demi menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. “Bila tidak, berarti MKD hanya ajang sandiwara dan dagelan semata.” Dia pun berpendapat, bila MKD berseberangan dengan kehendak rakyat, akan terlihat bahwa DPR gagal melakukan revolusi mental di lingkungan internalnya.

    “Rekaman percakapan telah diperdengarkan dan transkripnya pun telah beredar luas di masyarakat. Itu artinya rakyat memiliki informasi yang semakin lengkap tentang kasus ini,“ ujar Pitono. “Dengan atau tanpa MKD, rakyat siap mengetuk palu pengadilan dan menghukum yang salah.” 

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.