Minggu, 22 September 2019

Hari Lahir Dewi Sartika, Ridwan Kamil Wajibkan Upacara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewi Sartika, adalah salah satu tokoh pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. ibuprofesional.com

    Dewi Sartika, adalah salah satu tokoh pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. ibuprofesional.com

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menetapkan 4 Desember sebagai peringatan Hari Pahlawan Nasional Raden Dewi Sartika. Untuk itu, setiap 4 Desember, semua sekolah di Kota Bandung diwajibkan melakukan upacara.

    Ridwan mengatakan peringatan Hari Pahlawan Dewi Sartika ini baru bisa dilaksanakan di Kota Bandung saja. "Kita coba wajibkan upacara. Tahun ini di Bandung dulu," kata Ridwan setelah menjadi pembina upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Dewi Sartika di Kota Bandung, Jumat, 4 Desember 2015.

    Dewi Sartika, pahlawan nasional dan tokoh perintis pendidikan untuk perempuan, lahir 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat.

    Ridwan menjelaskan, usul untuk membuat peringatan Hari Pahlawan Dewi Sartika datang dari Paguyuban Pasundan. Tidak hanya dilakukan di tingkat Kota Bandung, peringatan ini juga diproyeksikan ke level nasional. "Tahun depan di Jawa Barat, dan berikutnya kita lobi secara nasional. Dimulai sekarang, nanti menyebar ke arah lebih besar, lebih massif, dan lebih menasional," tuturnya.

    Kota Bandung menjadi kota pertama yang menetapkan hari khusus untuk Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional dalam bidang pendidikan untuk perempuan. "Dewi Sartika ikut langsung beraksi melakukan pendirian sekolah-sekolah, utamanya di Kota Bandung. Namanya Kautamaan Istri dan menyebar ke seluruh Jawa Barat. Saya kira apresiasi ini yang belum banyak dilakukan negeri ini," ucapnya.

    Ridwan optimistis, dalam kurun waktu dua tahun ke depan, Hari Pahlawan Dewi Sartika bisa diperingati secara nasional. "Nanti dengan Paguyuban Pasundan akan melakukan upaya sosialisasi dan lobi-lobi agar 4 Desember bisa optimal dimulai di Bandung. Tahun depan menyebar ke Jawa Barat. Siapa tahu dengan rekondisi nasional satu-dua tahun lagi bisa jadi acara rutin di level nasional," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.