TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pembatalan pembelian helikopter AW-101 murni keputusan Presiden Joko Widodo. "Pilihan Presiden ya terserah beliau," kata Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat, 4 Desember 2015.
Ryamizard juga menyatakan jika Presiden tidak menghendaki pembelian tersebut, tidak menimbulkan masalah yang berarti. Sebab, menurut Ryamizard, apa yang menjadi pilihan Presiden pasti sudah dipertimbangkan sebelumnya. "Semua pilihan Presiden baik kok.”
Baca Juga:
Ryamizard menambahkan, mengenai masalah pembelian helikopter angkut berat ini, belum diputuskan akan dibeli dari mana. Ia mengaku hal tersebut masih dalam pembahasan di pihak-pihak terkait. "Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Angkatan Darat R. Ediwan Prabowo mengungkapkan, tak ada masalah jika pembelian helikopter VVIP ditolak. Namun untuk pembelian helikopter angkut berat, menurut Ediwan, sudah masuk rencana strategis. "Untuk misi kemanusiaan, operasi SAR, dan transportasi logistik," katanya.
Ediwan menuturkan, jika memang di dalam negeri belum bisa memproduksi helikopter tersebut, kemungkinan pihaknya bisa membeli dari pihak luar. "Makanya kami dorong PTDI kerja sama untuk nambah pengalaman lebih besar."
Sebelumnya, TNI AU berencana mendatangkan tiga helikopter AW-101/AgustaWestland buatan Inggris-Italia pada 2016 dan 2018. Helikopter itu akan digunakan untuk tamu VIP, termasuk presiden, wakil presiden, dan tamu negara. Helikopter AW-101 dibuat AgustaWestland, produsen helikopter Inggris yang bermarkas di Italia.
Hal ini memancing polemik karena helikopter tersebut akan menggantikan helikopter Super Puma produksi PT Dirgantara Indonesia yang merupakan buatan dalam negeri. Terlebih diketahui banyak negara yang membatalkan pembelian helikopter AW-101 ini.
DIKO OKTARA
