Sidang MKD, Kahar Muzakir Selalu Dijaga Ketat Brimob  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir dikawal polisi dan pamdal saat meninggalkan ruang sidang kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Desember 2015. Wakil Ketua MKD yang baru dilantik itu menjadi sorotan setelah diketahui keluar dari ruangan pimpinan DPR sebelum berlangsungnya sidang MKD. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir dikawal polisi dan pamdal saat meninggalkan ruang sidang kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Desember 2015. Wakil Ketua MKD yang baru dilantik itu menjadi sorotan setelah diketahui keluar dari ruangan pimpinan DPR sebelum berlangsungnya sidang MKD. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)  dari partai Golongan Karya, Kahar Muzakir, dijaga ketat oleh belasan petugas Brimob, seusai memimpin Sidang MKD, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 3 Desember 2015.

    Kahar Muzakir merupakan satu-satunya anggota MKD yang mendapat penjagaan dari belasan petugas brimob. Hal ini sudah terjadi sejak Rabu 2 Desember 2015.
    Selain itu, berbeda dengan anggota MKD lain, Kahar juga enggan diwawancarai wartawan. "Saya salat dulu. Istirahatnya sebentar sekali, hanya istirahat dan makan," ujarnya sambil pergi meninggalkan wartawan. (Lihat video Rekaman Calo Freeport Sebut Jokowi Akan Jatuh, Pertanyaan MKD jadi Tranding Topic di Twitter)

    Pada sidang MKD hari ini, Kahar Muzakir juga lebih banyak diam. Ia tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada Maroef. Selain Kahar, Golkar mempunyai dua anggota lain dalam MKD, yaitu Ridwan Bae dan Adies Kadir.

    Saat ditemui saat jeda persidangan, Ridwan Bae berkata bahwa Golkar tetap akan bersikap objektif. "Ya bohonglah kalau Golkar itu netral, dalam artian netral walaupun dia benar saya netral, kalau dia salah saya netral, ga mungkin lah. Ya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar," ujar Ridwan.

    EGI ADYATAMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.