Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pansus Tuding Oversight Committee Pelindo II Ilegal

image-gnews
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Masinton Pasaribu menyampaikan pertanyaan dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Masinton Pasaribu menyampaikan pertanyaan dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Angket Pelindo II dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan dasar hukum pembentukan Komite Pengawas atau Oversight Committee PT Pelabuhan Indonesia II. Ia menilai, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara tak memberikan kemungkinan sebuah BUMN membentuk lembaga pengawasan sendiri. Pengawasan dan pemberian saran merupakan tugas Dewan Komisaris.‎


"Lalu di mana posisi Oversight di tubuh Pelindo," kata Masinton dalam rapat, Kamis, 3 Desember 2015. "Lahirnya dari aturan mana?"

 

Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino mengatakan, oversight adalah lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan dibiayai Pelindo II‎. Lembaga tersebut hanya memiliki tiga tugas yaitu monitoring pembangunan dan pemilihan mitra kerja sama proyek Kalibaru, serta monitoring pemilihan mitra proyek terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal.

 

Oversight, menurut Lino, adalah lembaga ad hoc yang bersifat sementara sesuai dengan penyelesaian tugasnya. Lembaga tersebut tak tumpang tindih dengan tugas komisaris dengan alibi keterbatasan wilayah tugas yaitu hanya pada proyek yang ditentukan. Sedangkan Komisaris mengawasi dan memberi saran terhadap seluruh kerja Pelindo II.

 

"Oversight hanya memberikan saran, seluruh keputusan ada di tangan dan jadi tanggung jawab saya," kata Lino.

 

Oversight memberikan saran hukum dan bisnis kepada Lino. Lembaga yang dipimpin mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riana tersebut beranggotakan banyak tokoh penting seperti Faisal Basri, Natalia Subagyo, dan Ahmad Fikri Assegaf. "Posisi kami di antara Direksi dan bawahannya," kata Erry.‎


Menurut Erry, dirinya menerima tawaran Lino setelah melakukan kajian internal dalam tim yang kemudian menjadi Oversight Committee dengan menggunakan pelbagai referensi. Tim juga sudah membaca seluruh rencana kerja dan kontrak proyek yang ditangani Pelindo II. Persetujuan diambil setelah tim yakin tak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.


"Kami memang tidak melihat ada masalah dalam perpanjangan kontrak JICT," kata Erry.


FRANSISCO ROSARIANS‎
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

47 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar Aksi Kamisan ke-807 dengan mengusung tema Simfoni Kebohongan dan Impunitas Presiden Jokowi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam aksinya aktivis menuntut dicabutnya pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga kuat terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. TEMPO/Subekti.
Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang hingga ujung pemerintahan Jokowi.


Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani
Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


RJ Lino Klaim Pembelian Crane di Pelindo II Untungkan Negara

29 Maret 2021

Ekspresi tersangka Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino saat meninggalkan gedung KPK setelah diperiksa di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.  TEMPO/Imam Sukamto
RJ Lino Klaim Pembelian Crane di Pelindo II Untungkan Negara

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengklaim bahwa pembelian tiga unit Quay Container Crane yang dia lakukan menguntungkan negara


Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

19 September 2019

Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya Novanto dari Ketua DPR dan nama penggantinya. TEMPO/Imam Sukamto
Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Dalam sepekan, Pansus akan mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.


Pansus DPR Minta KPK dan Polri Lanjutkan Proses Hukum Pelindo II

26 Juli 2019

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino didampingi pengacaranya Maqdir Ismail (kiri) saat berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, 5 Februari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pansus DPR Minta KPK dan Polri Lanjutkan Proses Hukum Pelindo II

Pansus Pelindo II juga meminta Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.


Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Foto aerial suasana perumahan yang berada di atas mal Thamrin City, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019. Perumahan ini punya beragam fasilitas umum, seperti lapangan tenis, kolam renang, jogging track dan dikabarkan adapula area kebugaran. ANTARA
Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.


Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

6 Desember 2018

Sebuah crane ambruk menimpa rumah di Jalan Gelindra RT 01 RW 08, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Desember 2018. Rumah korban, Husin, 56 tahun, hancur. Husin dan tiga anggota keluarganya mengalami luka-luka. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Samsul Ma'arif, mengatakan korban crane ambruk bakal memperoleh ganti rugi dari kontraktor.


Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

13 Agustus 2018

Ilustrasi kebakaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

Petugas hingga saat ini pun belum bisa memperkirakan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.


Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

13 Agustus 2018

Ilustrasi kebakaran. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

Hingga berita ini diturunkan petugas masih mengatasi kebakaran itu dan belum ada laporan tentang korban jiwa.