Golkar Terus Permasalahkan Bukti Rekaman Setya Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wartawan menyaksikan televisi yang menayangkan keterangan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wartawan menyaksikan televisi yang menayangkan keterangan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Perwakilan Rakyat kembali menanyakan surat tanda terima bukti rekaman yang diserahkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin kepada Kejaksaan Agung. Hal tersebut ditanyakan anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, yang tengah meng-interview Maroef. 

    "Kita ingin melihat surat tanda terima bukti rekaman yang diserahkan Saudara ke Kejaksaan Agung. Apakah Anda membawanya?" tanya Adies kepada Maroef dalam sidang lanjutan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto pada Kamis, 3 Desember 2015. 

    Maroef pun menjawab hingga kini stafnya belum membawa surat tanda terima dari Kejaksaan Agung yang diminta MKD. "Jawaban pihak Kejaksaan Agung, saya diminta ke sana untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan. Kalau sudah selesai, baru saya akan diberi surat tanda terima," tutur Maroef. 

    Adies pun menambahkan, apabila alat bukti original belum dapat dihadirkan oleh Maroef dalam persidangan, MKD akan susah menilai keabsahan alat bukti yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. "Bukti-bukti juga masih diperdebatkan, apakah bukti ini sesuai hukum di Indonesia atau tidak," ujar Adies. 

    Hari ini, Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Berdasarkan bukti rekaman yang diadukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Setya diduga meminta saham PT Freeport Indonesia dengan memakai nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

    Dalam sidang kali ini, MKD mengundang Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Rencananya, pengusaha minyak yang juga terlibat dalam kasus ini, Mohammad Riza Chalid, juga dihadirkan. Akan tetapi, hingga pukul 18.30, hanya bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dihadirkan dalam persidangan.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.