Komisaris Pelindo II Tak Mau Perpanjangan Kontrak JICT  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II Tumpak Panggabean dan Komisaris Utama nonaktif Luki Eko Wuryanto hampir senada tak mendukung perpanjangan kontrak terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal antara PT Pelabuhan Indonesia II dan perusahaan Hong Kong, Hutchinson Port Holdings. ‎

    Luki membenarkan, saat kepemimpinannya, dewan komisaris memberikan persetujuan perpanjangan kontrak dengan syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. "Kami sebenarnya menolak kalau ternyata tak sesuai UU," kata Luki pada Rapat Panitia Khusus Angket Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 3 Desember 2015.

    Komisaris lama, menurut Luki, setuju perpanjangan kontrak karena ada dasar perhitungan finansial yang positif. Komisaris mengirimkan surat kepada direksi Pelindo untuk memenuhi seluruh ketentuan sebelum memperpanjang kontrak yang akhirnya diteken Direktur Utama Richard Joost Lino untuk periode 2019-2038.

    Hal yang sama juga dilakukan komisaris di bawah kepemimpinan Tumpak yang mempertanyakan niat direksi memperpanjang kontrak dengan mengirim surat pada 17 Juni 2015. Surat komisaris tersebut langsung dibalas direksi dengan mengirimkan legal opinion yang isinya mengklaim adanya dasar hukum memperpanjang kontrak tanpa konsesi dengan Kementerian Perhubungan.

    "Setelah baca dari Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, kami (komisaris) berpendapat masalah ini harus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Kementerian BUMN, untuk mengambil keputusan," ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.‎

    Toh, Lino tetap memperpanjang kontrak dengan menerima uang muka atau up front fee dari Hutchinson sebesar US$ 215 juta. Konsesi baru terwujud pertengahan November 2015, sementara perpanjangan kontrak diteken pada 7 Juli lalu.

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.