Panwas Pilkada Batal Bubarkan Kuliah Umum Risma  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) berjabat tangan dengan warga disela-sela peresmian posko pemenangan Risma-Wisnu di Surabaya, Jawa Timur, 2 November 2015. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Calon Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) berjabat tangan dengan warga disela-sela peresmian posko pemenangan Risma-Wisnu di Surabaya, Jawa Timur, 2 November 2015. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Surabaya - Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Muhammad Safwan, membenarkan mengirim pesan pada penyelenggara kuliah umum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang akan dihadiri oleh Calon Wali Kota Tri Rismaharini pada Kamis, 3 Desember 2015.

    Safwan mengaku bakal membubarkan kegiatan akademis di kampus yang terletak di Kecamatan Mulyorejo tersebut apabila Risma ngotot hadir. “Tapi ternyata dia tidak hadir. Karena kalau Risma hadir, itu tergolong pelanggaran,” kata Safwan.

    Indikasi pelanggaran itu, kata dia,  adalah menyelenggarakan kampanye di kampus. Padahal sesuai aturan, kampanye di tempat pendidikan  tidak dibolehkan. Penyelenggara kuliah umum juga tidak terdaftar dalam tim kampanye resmi pasangan Risma-Whisnu Sakti Buana yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

    Safwan merujuk pada  Pasal 66 huruf c Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang larangan bagi kedua pasangan calon  melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. “Pasal itu melekat pada kedua pasangan calon sejak tiga hari ditetapkan,” kata dia.

    Safwan sempat berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan  Mulyorejo serta  Kepolisian untuk membubarkan kuliah umum yang akan dihadiri oleh 700 mahasiswa itu. “Kami melakukan pencegahan, bukan malah kalau sudah terjadi baru ditindak,” kata dia.

    Karena Risma batal hadir, kuliah umum itu hanya diisi oleh satu narasumber. Sikap Panwaslu tersebut terkesan bertolak belakang dengan pasangan calon wali kota Rasiyo-Lucy Kurniasari yang pada  September lalu bertemu dengan para guru dan siswa Sekolah Menengah Atas PGRI 13 Surabaya.

    Kala itu Panwas tidak menegur meski kegiatan itu dilakukan di dalam ruangan kelas. “Intinya, tolong jangan melakukan kampanye di tempat-tempat yang telah dilarang oleh PKPU,” kata dia.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.