Menteri Agama Puji Slamet Effendy Yusuf Jaga Toleransi Agama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Slamet Effendy Yusuf meminta untuk difoto seorang diri saat acara Lembaga Kajian MPR yang ia hadiri di Bandung sesaat sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya,  2 Desember 2015. Foto: WhatsApp Grup PBNU

    Slamet Effendy Yusuf meminta untuk difoto seorang diri saat acara Lembaga Kajian MPR yang ia hadiri di Bandung sesaat sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, 2 Desember 2015. Foto: WhatsApp Grup PBNU

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Slamet Effendy Yusuf merupakan sosok ulama yang komitmen menjaga nilai keislaman dan keindonesiaan. "Dia ulama sekaligus santri yang paripurna. Beliau adalah figur dan tokoh NU sesungguhnya yang harus jadi panutan," kata Lukman saat ditemui Tempo di rumah duka di Citra Grand Blok H Nomor 4, Castile Garden, Cibubur, Bogor, Kamis, 3 Desember 2015.

    Tidak hanya itu, Slamet yang juga dikenal sebagai politikus Golkar, selalu mengedepankan Islam moderat. Bahkan dalam kesehariannya sering kali menerapkan ajaran tasamuh (toleran), tawasut (moderat), dan tawazun (keseimbangan). "Beliau memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang berlandas kepada Islam ahlusunah wal jamaah yang kuat," kata Lukman.

    Semasa hidupnya, Slamet pernah menjadi anggota Majelis Perwakilan Rakyat periode 1988-1993 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1992-2009 dari Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat Golkar. Ia juga sempat menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010-2015 dan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada periode 2009-2014.

    Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU dan Wakil Ketua Umum MUI, meninggal di Bandung pada Rabu malam, 2 Desember 2015. Sebelumnya, ia sempat mengikuti rangkaian acara Lembaga Kajian MPR di Hotel Ibis, Bandung.

    Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Purwokerto,Jawa Tengah, di kompleks pemakaman keluarga, di Pesantren Al Azhari, Lesaman, Ajibarang, Purwokerto.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.