Menhan: Jika 3 Tahun Lalu Ada Bela Negara, ISIS Sulit Masuk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kembali menekankan pentingnya program bela negara. Menurutnya, jika diberlakukan sejak beberapa tahun lalu, paham radikal akan sulit masuk ke Indonesia.

    "Andaikan 3-4 tahun lalu sudah jalan, sulit masuk itu (radikalisme)" kata Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan pada Kamis, 3 Desember 2015.

    Ryamizard juga mengatakan jika materi-materi bela negara sudah terpatri, masyarakat tidak akan terpengaruh oleh radikalisme model Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). "Karena bela negara menanamkan kecintaan pada bangsa," ujar Ryamizard.

    Ryamizard kembali menjelaskan bela negara bukanlah seperti wajib militer. Menurutnya, wajib militer adalah tahapan terakhir. Yang terpenting adalah dengan membuat bangsa Indonesia merasa bangga dan cinta terhadap tanah airnya. "Kalau tidak mau membela negara, jangan-jangan memang musuh."

    Cara lain untuk menekan menyebarnya paham seperti itu, menurutnya juga dengan menggalakkan kembali program tamu 1 x 24 jam lapor ke RT setempat.

    "Ini harus dihidupkan lagi karena ISIS enggak boleh dibesarkan, harus dikecilkan," ucap Ryamizard.

    Karena itulah, dalam rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, diundang pula pemerintah daerah. "Ke depannya, pemerintah daerah juga harus membantu pertahanan negara ini."

    Kementerian Pertahanan mengadakan rapat koordinasi nasional terkait dengan pertahanan negara bersama dengan kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta para pakar di bidang pertahanan. Rapat koordinasi nasional berlangsung selama satu hari dan diadakan di kantor Kementerian Pertahanan.



    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.