Kisruh Freeport, Menteri Rizal: Ini Perebutan Antar-Geng  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut kisruh pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara sebagai sebuah perebutan saham antargeng di Indonesia. Rizal menyebut kisruh ini seperti sinetron.

    "Bagaikan sinetron. Pertentangan antargeng yang berebut saham," kata Rizal sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis, 3 Desember 2015. Rizal mengatakan kisruh adalah perebutan daging atau kue antargeng yang berada di kekuasaan.

    Rizal mengatakan terlepas dari perdebatan dalam masalah pembahasan perpanjangan kontrak Freeport, yang terpenting rakyat Indonesia harus mendapatkan yang lebih baik. Menurut dia, seperti yang sudah dijelaskan presiden, Freeport harus membayar royalti lebih tinggi yaitu enam hingga tujuh persen.

    "Ini karena di masa lalu akibat ‘hengki-pengki’ membayar royalti hanya satu persen," kata Rizal.

    Selain itu, Freeport harus bertanggung jawab soal pembuangan dan pengolahan limbah. Menurut dia, selama ini Freeport seenaknya membuang limbah tanpa diproses sehingga merugikan masyarakat lokal.

    "Freeport juga wajib membangun smelter dan terakhir soal divestasi," katanya. Rizal menegaskan Indonesia harus mendapatkan manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini sudah dirugikan.

    Mahkamah Kehormatan Dewan akhirnya menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dalam sidangnya semalam, MKD mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pengadu.

    Dalam rekaman suara yang berisi percakapan Setya, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid itu, mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Menkopolkam Luhut Pandjaitan. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga disebut dalam rekaman. Sidang akan dilanjutkan hari ini.

    ANANDA TERESIA

    Baca juga:
    3 Hal Ini Bikin  Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
    Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.