TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan ia akan membawa masalah pembelian helikopter presiden untuk dibahas dalam rapat kabinet pada siang ini. "Nanti ada rapat kabinet jam 2 siang," ucap Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Kamis, 3 Desember 2015.
Ketika dimintai tanggapan mengenai penting atau tidaknya pembelian helikopter baru untuk presiden, Ryamizard menuturkan hal itu penting untuk dilakukan. "Presiden harus punya helikopter di mana pun," ujarnya.
Sedangkan saat ditanya soal mendesak atau tidak presiden memiliki helikopter baru, Ryamizard mengatakan hal itu termasuk yang akan didiskusikan dalam rapat kabinet nanti. "Kami lihat nanti keperluan yang mendesak, didiskusikan," ucapnya.
Selain itu, Ryamizard mengaku bakal memaparkan kepada presiden dalam rapat kabinet nanti mengenai pilihan helikopter-helikopter untuk dipilih. "Presiden mau pilih yang mana, begitu."
Menurut Ryamizard, di Indonesia sudah ada perusahaan yang bisa membuat helikopter, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Meski begitu, Ryamizard menyatakan, jika ada pabrikan yang memproduksi helikopter presiden yang lebih canggih, pemerintah bisa mempertimbangkannya. "Nanti kami paparkan kalau yang ini. Kelebihannya ada ini dan ini, begitu," ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebelumnya mengumumkan rencana pembelian helikopter AW-101 sebagai pengganti Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia. Satu unit AW-101 akan tiba di Tanah Air pada 2016, menyusul dua unit lain pada 2017.
Rencana ini menjadi polemik karena beberapa negara pernah membatalkan rencana membeli helikopter presiden ini. Selain itu, banyak pihak yang menganggap pembelian tersebut tidak mendesak karena PT Dirgantara Indonesia sudah mampu memproduksi helikopter presiden di dalam negeri.
DIKO OKTARA
