Luhut Akui Pernah Bertemu Bos Freeport

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dalam konferensi pencatut nama Presiden Jokowi di Jakarta, 19 November 2015. Menurut Luhut, jikapun Freeport ingin bergabung dengan pemerintah, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah. TEMPO/Subekti.

    Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dalam konferensi pencatut nama Presiden Jokowi di Jakarta, 19 November 2015. Menurut Luhut, jikapun Freeport ingin bergabung dengan pemerintah, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pertemuannya dengan bos Freeport, James Robert Moffet alias Jim Bob. Menurut Luhut, pertemuan itu terjadi tiga tahun lalu. "Benar, ada pertemuan itu," ucapnya di kantornya, Rabu, 2 Desember 2015.

    Luhut mengatakan pertemuan itu terjadi saat ia masih menjadi pengusaha. Pertemuan di Amerika Serikat itu membahas tentang divestasi yang ingin dilakukan Jim Bob. "Dia memilih tiga perusahaan yang qualified. Salah satunya perusahaan saya," ujarnya. (Lihat video Meraba Kantong Freeport dari Potensi Emas Papua, Mungkinkah Kontrak Freeport Dihentikan?)

    Luhut pun menduga alasan lain dirinya dipilih Jim Bob untuk bertemu adalah karena ia berlatar belakang tentara. "Dia mungkin lihat saya bisa bantu mereka mengamankan keadaan di Freeport yang sedang terjadi huru-hara saat itu," tuturnya.

    Luhut mengaku tidak ada deal yang terjadi saat pertemuan itu. Ia juga mengatakan pertemuan itu sudah sering ia ceritakan kepada banyak orang, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. "Saya cerita ke mana-mana, tidak hanya ke Setya Novanto," ucapnya.

    Pertemuan antara Luhut dan Jim Bob terungkap berdasarkan transkrip rekaman pembicaraan yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha minyak dan gas, M. Reza Chalid.

    Transkrip rekaman itu dibacakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam pengusutan kasus dugaan pencatutan nama presiden terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.