Pekerjaan Rumah Calon Bupati Bandung: Lingkungan Rusak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemukiman yang terendam banjir di kawasan Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 3 April 2015. Meluapnya Sungai Citarum dan Cisangkuy menggenangi sejumlah permukiman di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan sebagian Bojongsoang. TEMPO/Prima Mulia

    Suasana pemukiman yang terendam banjir di kawasan Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 3 April 2015. Meluapnya Sungai Citarum dan Cisangkuy menggenangi sejumlah permukiman di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan sebagian Bojongsoang. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COBandung - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat Dadan Ramdhan mengatakan, para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung harus memiliki program yang seurius untuk membenahi tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini lantaran kondisi tata ruang dan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung sedang berada di titik kritis.

    "Kepemimpinan bupati sebelumnya telah gagal dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah pabrik dan konsep tata ruang wilayah," ujar Dadan kepada Tempo, Rabu, 2 Desember 2015.

    Ia mencotohkan, setiap tahun kawasan Kabupaten Bandung selalu diterpa banjir. Meskipun, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab Pemda Kabupaten Bandung, ia mengatakan, Pemda Bandung pun memiliki tanggung jawab atas permasalahan tersebut.

    "Dalam masalah banjir yang paling bertanggunjawab adalah pemerintah pusat yang menanagani kawasan konservasi sungai Citarum. Tapi, Pemda Kabupaten Bandung punya tanggung jawab seperti masalah tata ruang dan pemberian izin bangunan," kata dia.

    Di Kabupaten Bandung, ia mengatakan, saat ini tren pembangunan yang berorientasi pada bisnis semakin marak. Pabrik-pabrik berdiri dengan tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Hal tersebut, menurutnya, turut menyumbang resiko banjir di kawasan hilir. "Saat ini, tindakan pemda terhadap banjir hanya sebatas responsif. Tidak ada pencegahan. Pengawasan pembangunan sangat lemah," ujarnya

    Berdasarkan data yang dimiliki oleh Walhi Jabar, Dadan mengatakan, ada sekitar 50 pabrik yang diduga tidak memilki Amdal. Hal ini, mengisyaratkan bahwa Pemda Kabupaten lemah dalam hal pengawasan perusakan lingkungan. "Ini menjadi PR bagi para kandidat bupati Kabupaten Bandung," ujar dia

    Selain itu, masalah tata ruang di Kabupaten Bandung pun masih menjadi tumpukan tugas bagi pemda. Ia mengatakan, tren alih fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi beton semakin meluas. Bukan tidak mungkin, ia katakan, banjir tiap tahun dampaknya akan semakin besar. "Penuntasan banjir di Kabupaten Bandung merupakan program lama. Tapi, hingga saat ini belum juga terselesaikan," kata dia.

    Seperti diketahui, di Kabupaten Bandung tetdapat sejumlah wilayah yang menjadi langgaman banjir. Setiap tahun masyarakat sudah terbiasa dengan bencana tersebut. Kawasan yang menjadi langgaman banjir di Kabupaten Bandung ialah, Kecamatan Dayeuh Kolot, Baleendah, Bojong Soang, Rancaekek, dan Solokan Jeruk.

    Pada tahun 2014, banjir besar melanda kawasan tersebut. Ribuan rumah terendam dengan ketinggan dari setengah meter hingga 4 meter. Banjir pada tahun lalu tersebut merupakan banjir terbesar selama lima tahun terakhir.

    Maraknya banjir di musim hujan, membuta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperhitungkan kondisi peralihan musim saat ini agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pencoblosan. “Kalau pun nanti saatnya ada bencana, sesuai dengan keadaan musim saat ini, tentu harus ada jaminan masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya,” kata dia.

    Menurut Aher, banyak lokasi di wilayahnya yang rawan bencana. “Jawa Barat diciptakan sebagai daerah rawan bencana karena daerah subur itu rawan bencana. Saat bersamaan, tentu antisipasi kita hindarkan masyarakat dari tempat-tempat rawan bencana,” kata dia.

    Aher juga meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) netral dalam pelaksanaan pilkada serentak yang tinggal menghitung hari. “PNS harus netral, kalau ketahuan tidak netral, ada Undang-Undang yagn berlaku di situ,” kata dia.

    IQBAL T. LAZUARDI S. | AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.