Mantan Dirjen Kementerian Tenaga Kerja Didakwa Korupsi Rp 6,7 M

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Jamaluddin Malik usai menjalani pemeriksaan di Komisi pemberantasan Korupsi, Jakarta, (13/09). TEMPO/Seto Wardhana

    Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Jamaluddin Malik usai menjalani pemeriksaan di Komisi pemberantasan Korupsi, Jakarta, (13/09). TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans) Jamaluddien Malik menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 2 Desember 2015.  

    Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Mochamad Wiraksajaya, mengatakan Jamaluddien bersama Sekretaris Direktorat Jenderal P2KTrans telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. "Terdakwa memerintahkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) menyerahkan sejumlah uang untuk kepentingan terdakwa," katanya di Pengadilan Tipikor.

    Jamaluddien diduga memeras anak buahnya dengan cara memotong pembayaran dan mencairkan anggaran untuk kegiatan fiktif dari Anggaran Belanja Jasa Konsultan, Belanja Perjalanan Dinas, serta Anggaran Belanja Swakelola Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Pemotongan anggaran pada 2013 dimulai dari 2 hingga 5 persen. Sedangkan, pada tahun berikutnya, ia meminta 4,5-5 persen anggaran dipotong.

    Selama dua tahun, total uang yang diterima Jamaluddien mencapai Rp 6.734.078.000. Uang tersebut ia dapatkan dengan mengancam akan mencobot jabatan PPK, mutasi, dan memberikan penilaian buruk dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

    Jamaluddien kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Dari membiayai perayaan acara ulang tahunnya, pengajian rutin, hingga membeli sebuah treadmill. Ia juga membagikan uangnya kepada Achmad Said Hudri, I Nyoman Suisnaya, dan Dadong Irbarelawan.

    Dakwaan kedua ialah Jamaluddien telah menerima uang sebesar Rp 14.650.000.000 dari pejabat daerah yang ingin mendapatkan dana Tugas Pembantuan. "Terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian uang tersebut untuk menggerakkan terdakwa agar mengusulkan atau memberikan dana Tugas Pembantuan," kata jaksa Mochamad.

    Selain itu, Jamaluddien menerima dana dari 16 orang, dari direktur perusahaan, kepala dinas, hingga PPK. Setelah dana didapat, ia pun menandatangani 18 daerah penerima dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2014. Ada empat nama yang disebut jaksa, yaitu Charles Jones Mesang, Achmad Said Hudri, Syafruddin, dan Dadong Irbarelawan.

    Atas dakwaan tersebut, Jamaluddien dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.