Rekaman Setya: Kita Tak Ada yang Rakus, Ini Mutual Benefit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR, Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto digelar hari ini, Rabu, 2 Desember 2015. Mahkamah akhirnya memutuskan membuka rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha M. Riza Chalid.

    Dalam percakapan tersebut, Riza menyebut nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan dan berencana menemui Luhut.

    Jadi Freeport jalan, bapak itu bisa terus happy, kita ikut-ikutan bikin apa. Kumpul-kumpul. Gua gak ada bos, nggak usah gedek-gedek. Ngapain gak happy. Kumpul-kumpul. Kita golf. Gitu, Kita beli private jet yang bagus, representatif. Untuk kumpul-kumpul paling 1 juta dolar,” kata Riza dalam rekaman kepada Novanto.

    Riza melanjutkan, “Buat kita itu tak ada yang rakus. Ini mutual benefit, konsepnya mutual benefit. Barangnya kita semua. Kita semua kerja. Freeport 51 kasih kita lokal, support financing. Ya, Pak?

    Novanto pun kemudian membalas Riza. Dia mengatakan, kalau Freeport berani menjamin, semua urusan akan berjalan lancar, termasuk soal pinjaman dari bank.

    Riza melanjutkan, dirinya yakin Freeport akan mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Riza menyebut, “Kalau sampai Jokowi nekat nyetop, jatuh dia.”

    Dalam pertemuan mereka, Maroef Sjamsoeddin juga menyebut pertemuan tersebut mirip dengan lobi-lobi yang dilakukan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kisinger saat berencana “menjajah” tanah Papua dulu.

    Sidang MKD tersebut dilakukan secara terbuka dan dengan agenda memperdengarkan rekaman percakapan yang diduga dilakukan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin, dan M. Riza Chalid.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.