Rekaman Dibuka: Setya Novanto Minta Istana Dibangun di Papua  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kedua kiri) menerima alat bukti tambahan dari  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada sidang etik MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kedua kiri) menerima alat bukti tambahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada sidang etik MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan memutar rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid ketika bertemu dengan pihak PT Freeport Indonesia. Dalam rekaman itu, Setya Novanto meminta dibangun sebuah istana di Papua.

    Dalam rekaman yang sama, Setya mengakui pembangunan istana di Papua untuk tujuan politis. Politikus Partai Golongan Karya ini merasa istana di Papua perlu dibangun, seperti Bogor, yang memiliki Istana Bogor, dan Bali, yang mempunyai Istana Tampak Siring. Berikut ini petikan pernyataan Setya dalam rekaman tersebut.

    "Saya bilang bikin itu saja istana di Papua. Setuju, Pak, kata Presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada. Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana," kata Setya.

    Setya melanjutkan, "Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia. Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, Dirut-nya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk."

    "Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin Menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 juta untuk 51 persen. Mana mungkin saya bilang gitu."

    "Ketiga adalah pembangunan smelter. Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak sependapat Pak Ketua. Karena kita itu paling hanya nerima Rp 7-8 triliunlah. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, kita Rp 35 triliun. Ndak imbang. Tapi kan itu udah dibantu CSR. Iya tapi tidak cukup Pak ketua. Kita besar sekali."

    Isi rekaman versi lengkap pembicaraan Novanto, Riza, dan Maroef itu beredar pada Senin lalu. Durasi rekamannya 1 jam 20 menit 17 detik. Sebelumnya, sebagian isi rekaman versi pendek telah beredar ke publik dalam bentuk transkrip pembicaraan berdurasi 11 menit.

    Membenarkan pernah bertemu dengan pihak Freeport, Setya Novanto berulang kali membantah telah mencatut nama Jokowi. "Saya tak mencatut nama Presiden," katanya, beberapa waktu lalu.

    ALI HIDAYAT

    Baca juga:
    3 Hal Ini Bikin  Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
    Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.