Tip: Open Data Perlu Visualisasi Data  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi infografis

    Ilustrasi infografis "Gunung Runtah Bantargebang". (Ilustrasi: Unay)

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Redaktur Visualisasi Data Tempo Fitra Moerat Ramadhan mengatakan tantangan terbesar di era data terbuka (open data) adalah bagaimana menyajikan data tersebut kepada publik. Visualisasi, ujar dia, merupakan salah satu cara yang bisa dipakai dan disukai publik.

    "Tujuan visualisasi data adalah membuat data atau informasi lebih mudah dipahami dengan bantuan desain dan infografis," ucapnya di depan peserta Pelatihan Mentor Data Terbuka yang diselenggarakan Open Data Lab Jakarta bersama Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh pada 1-3 Desember 2015.

    Moerat menuturkan, di Tempo, visualisasi tidak hanya membuat data lebih mudah dipahami. Visualisasi juga bisa mengungkap informasi yang sengaja disembunyikan atau informasi yang masih samar. "Kita menggunakan kekuatan visualisasi ini dalam investigasi, misalnya terkait dengan dinasti politik atau aliran uang," katanya.

    Menurut Moerat, tren open data dan open government akan membuat data lebih mudah didapat oleh publik. "Data berserakan. Tantangannya adalah bagaimana menemukan kecantikannya. Setelah ini ditemukan, bagaimana memvisualkannya," ucapnya.

    Pelatihan diikuti 15 partisipan dari berbagai organisasi, seperti Air Putih, Politeknik Aceh, Code4Aceh, SMKN 5 Telkom Banda Aceh, dan komunitas blogger. Pemberi materi berasal dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Open Lab, Selasar, dan Tempo.

    “Diharapkan, melalui proyek ini, jurang informasi antara pemerintah dan warga dapat diperkecil dengan memperkenalkan data terbuka pemerintah yang potensial bagi publik,” ujar Eko Prasetyo, Manajer Kebijakan Open Data Lab.

    YOSEP S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.