Habiskan Dana Rp 8 Miliar, Kongres Kesenian Ditolak Seniman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konfrensi Pers Kongres Kesenian Indonesia (III), yang bertemakan

    Konfrensi Pers Kongres Kesenian Indonesia (III), yang bertemakan "Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan". Doc. kebudayaan.kemdikbud.go.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Bandung - Pelaksanaan Kongres Kesenian Indonesia 2015 yang rencananya dibuka pagi ini mendapat kritik dari kalangan seniman. Matdon, penyair yang juga pelaku art performance dari Bandung, menilai Kongres Kesenian boros. 

    "Menghamburkan uang sebesar Rp 8 miliar hanya untuk ngobrol yang rumusannya belum jelas," ujar Matdon dalam siaran tertulis, Rabu, 2 Desember 2015. Rencananya, pagi ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan akan membuka acara kongres yang menelan biaya miliaran rupiah itu.

    Menurut Matdon, sebaiknya uang sebesar itu dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian yang nyata. Misalnya, diberikan kepada aktivis kesenian atau komunitas kesenian untuk berkegiatan. 

    Ia menilai Kongres tidak penting dan tidak sebanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Karena itu, ia meminta supaya Kongres Kesenian Indonesia dihapuskan. "Saya secara pribadi merekomendasikan agar Kongres Kesenian cukup sampai di sini. Ini harus menjadi Kongres Kesenian yang terakhir dan tidak ada lagi Kongres Kesenian," katanya.

    Hari ini, ratusan peserta Kongres Kesenian Indonesia 2015 mulai berdatangan ke lokasi acara di Hotel Panghegar, Bandung. Sejumlah seniman yang datang dari berbagai daerah membawa aspirasi sendiri. Suaranya pun beragam.

    Penyair Joko Pinurbo yang datang bersama 20 seniman Yogyakarta mengatakan ia tidak mengadakan rapat atau kumpulan seniman untuk membahas dan menyampaikan aspirasi bersama pada kongres nasional ketiga itu. Jokpin, panggilan Joko, hanya ingin pemerintah lebih serius dalam penyebaran buku-buku sastra Indonesia berkualitas ke sekolah-sekolah. "Paling tidak, banyak buku sastra Indonesia di perpustakaan sekolah," tuturnya kepada Tempo.

    Jokpin ingat, ketika sekolah menengah dulu, pemerintah memberikan buku-buku sastra yang bagus. Tiap murid ditargetkan membaca sekian buku sastra. "Sekarang banyak buku sastra bagus, tapi harus disesuaikan dengan usia pelajar," ucapnya. Itu usul tunggal dari Jokpin dalam kongres yang pertama kali diikutinya ini.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.